JC Ditolak, Panitera PN Medan Dituntut 8 Tahun Penjara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan barang bukti berupa uang sebesar 130 ribu Dolar Singapura yang berhasil diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan hakim dan panitera Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. KPK telah menetapkan empat orang tersangka di antaranya Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Merry Purba, Panitera Pengganti, Helpandi, serta Tamin Sukardi dan Hadi Setiawan dari pihak swasta atas kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait putusan perkara di PN Medan seperti disampaikan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, juru bicara Mahkamah Agung, Suhadi, Kepala Badan Pengawas, MS Sunarto, Kepala Biro Humas, Abdullah dan juru bicara KPK, Febri Diansyah dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (29/8) (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

daulat.co – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menjatuhkan tuntutan 8 tahun penjara dan denda Rp 320 juta subsider 5 bulan kurungan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Medan, Helpandi. Jaksa meyakini Helfandi terlibat dalam kasus suap hakim kepada Ad hoc Merry Purba terkait penanganan perkara di PN Medan.

“Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat memutuskan terdakwa Helpandi terbukti secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ucap jaksa KPK Haeruddin saat membacakan tuntutan terdakwa Helpandi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2019).

Dalam tuntutannya, jaksa juga menolak pengajuan justice collaborator (JC) Helpandi. JC ditolak lantaran Helpandi dinilai merupakan salah satu pelaku utama dalam perkara ini.

“Karena yang bersangkutan pelaku utama dan nggak memenuhi syarat JC,” tutur jaksa.

Jaksa meyakini Helpandi menerima uang SGD 280 ribu dari pengusaha Tamin Sukardi agar memberikan uang suap ke hakim yang memutus perkaranya saat itu. Uang itu dimaksudkan agar hakim memutus bebas perkara Tamin.

Tamin saat itu sudah berstatus terdakwa terkait perkara pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektare eks HGU PTPN II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Saat itu, Tamin disebut selalu mengajukan permohonan pengalihan status penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah dengan alasan medis.

Hakim kemudian menyetujui permohonan pengalihan status penahanan tersebut. Untuk meyusun draf pengalihan status penahanan, hakim meminta Helpandi sebagai panitera pengganti perkara tersebut.

Perbuatan Helpandi diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf C ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Helpandi dinilai menyalahi wewenang sebagai PNS dan pelaku aktif yang memiliki peran dominan dalam penyuapan tersebut.

“Meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang,” ujar hakim.

(Rangga Tranggana)