JAPRI Beberkan Bukti-Bukti Reuni 212 Bermuatan Kampanye Pilpres 2019

Ribuan massa aksi 287 yang tergabung dalam Presidium alumni 212 melakukan aksi long march menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (28/7/2017). Dalam aksinya mereka menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat

Daulat.co – Presidium Nasional Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri) menilai ada muatan politik kampanye terselubung Pilpres 2019 dalam aksi Reuni 212 di  kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu, 2 Desember 2018 .

Salah satu Koordinator Presidium Nasional Jaringan Advokat Pengawal NKRI, Abdul Fakhridz Al Donggowi mengatakan, pihaknya mengapresiasi pelaksanaan aksi yang berjalan aman dan damai. Namun, dalam konteks pembelajaran berdemokrasi menjelang Pilpres 2019, terdapat beberapa catatan yang harus dikemukakan.

“Meski pun banyak statement di media bahwa Reuni 212 tidak ada Kampanye untuk Capres 02 Prabowo, namun faktanya penyelenggara mengundang Prabowo untuk hadir, sehingga tidak terbantahkan itu meningkatkan popularitas maupun elektabilitasnya menjelang Pilpres 2018,” ujar Fakhridz.

Sebaliknya, lanjut Fakhridz, penyelenggara Reuni 212 tidak mengundang Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo untuk hadir, padahal jelas-jelas Jokowi merupakan Alumni 212.

“Jokowi alumni 212 karena beliau hadir pada Aksi 212 pada 2 Desember 2016. Maka patut kita duga, sejak awal ada niat atau upaya terselubung dari Pihak Penyelenggara untuk memberikan panggung politik kepada Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02,” jelasnya.

Fakhridz menyampaikan sejumlah bukti penguat dari keadaan di lapangan saat aksi berlangsung. Diantaranya pemutaran rekaman Habib Riziq yang menyerukan “2019 Ganti Presiden”, pemutaran lagu “Astagfirullah Punya Presdiden Si Raja Bohong”, video dan foto peserta dengan mengacungkan tangan simbol 2 jari dan teriakan-teriakan 2019 Ganti Presiden.

“Bahkan sebagian panitia penyelenggara Reuni 212 merupakan Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi.”

Mengacu pada fakta di atas, Fakhridz memi ta Bawaslu bersikap aktif dan tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Baik Reuni 212 maupun agenda serupa sebelumnya Aksi Bela Tauhid 211 sama-sama diwarnai dengan Kepentingan Politik Pilpres 2019.

“Tidak menutup kemungkinan banyak pihak yang dapat melakukan upaya-upaya terselubung dalam memperjuangkan kepentingan politiknya, baik dilakukan oleh Penyelenggara, Tim Kampanye, maupun Peserta Pemilu,” tuntas Fakhridz.

(M Sahlan)