18 November 2019, 16:07

Jaksa Tuntut Bowo Sidik 7 Tahun Bui

daulat.co – Mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Bowo dituntut oleh Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan.

Bowo juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 52.095.965 dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun.

Jaksa meyakini Bowo Sidik Pangarso menerima suap dan gratifikasi yang bertentangan dengan jabatan sebagai anggota DPR. Suap dan gratifikasi itu diterima Bowo Pangarso bersama-sama den‎gan anak buahnya, Indung Andriani.

Jaksa meyakini perbuatan Bowo Sidik melanggar Pasal 12 huruf b UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

“Menuntut majelis hakim agar menyatakan terdakwa Bowo Sidik Pangarso terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ucap
Jaksa KPK Ikhsan Fernandi saat membacakan surat tuntutan terdakwa Bowo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Dikatakan jaksa, Bowo menerima suap sebesar USD 163.733 dan Rp 311 juta atau senilia Rp 2,6 miliar lebih. Suap itu diterima dari Asty Winasty selaku General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT Humpus Transportasi Kimia (HTK) dan Taufik Agustono sebagai Direktur Utama PT HTK.

Pemberian suap kepada Bowo melalui orang kepercayaannya bernama M Indung Andriani. Pemberian suap itu bertujuan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog). 

Bowo selain itu diyakini bersalah menerima Rp 300 juta dari Lamidi Jimat selaku Direktur Utama PT AIS. Pemberian uang itu terkait ‘jasa’ Bowo menagihkan pembayaran utang. PT AIS diketahui memiliki piutang Rp 2 miliar dari PT Djakarta Lloyd berupa pekerjaan jasa angkutan dan pengadaan BBM.

Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan tuntutan. Untuk hal yang memberatkan, kata jaksa, perbuatan Bowo tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan, Bowo bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, ‎mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, sudah mengembalikan sebagian besar uang suap yang diterimanya, dan belum pernah dihukum.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Menag-Gus Sholah Diskusi Kehidupan Beragama

Read Next

Berikut 3 Pesan Wamenkeu di Rakornas Kadin 2019