16 May 2021, 23:25

Jadi Tersangka, Bupati Manggarai Barat Rugikan Keuangan Negara Rp 3 Triliun

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula (ACD) resmi ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tersangka. Agustinus bersama 15 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan aset tanah di Labuan Bajo.

Demikian disampaikan Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021). Adapun 15 tersangka lain yakni berinisial AN, AS, AR, EP, HS, MN, MDR, A alias U, VS, TDKD, DK dan ST. Kemudian, tersangka dari Kota Kupang yakni CS dan MN. Sementara tersangka dari Jakarta berinisal MA.

Korupsi aset tanah seluas 30 hektare itu terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Diduga korupsi itu merugikan keuangan negara hingga Rp 3 triliun.

“Pada hari ini Kamis tanggal 14 Januari 2021 tim penyidik Kejaksaan tinggi NTT telah menetapkan 16 orang tersangka di 3 wilayah yaitu Jakarta, Kab. Manggarai Barat dan kota Kupang atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan aset tanah pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat seluas ± 30 Ha yang terletak di karangan, kelurahan Labuan Bajo, kecamatan komodo, kabupaten Manggarai Barat,” ujar Abdul Hakim.

Adapun penetapan tersangka terhadap 16 orang itu dilakukan setelah tim penyidik Kejati NTT memeriksa 102 orang saksi dan 5 orang ahli. Penyidik, kata Hakim, juga telah melakukan penyitaan sejumlah uang aset tanah seluas 30 hektare dan dua hotel.

Sebanyak 13 orang diantaranya telah dilakukan penahanan. Namun Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula belum dilakukan penahanan. Para tersangka itu dijerat dengan Pasal 183 KUHAP dan adanya alasan objektif maupun subjektif sebagaimana pasal 21 KUHAP

“Yang ditahan 13 rinciannya ACD tunggu izin, A alias U saat ini DPO dan VS terkonfirmasi Covid-19,” tutur Hakim.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Komnas HAM Telah Serahkan Hasil Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI ke Jokowi

Read Next

KPK Ingatkan Pemerintah Untuk Terbitkan Payung Hukum Vaksinasi Komersil