Inkonsistensi Rektor IPDN

dok IPDN

INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan sekolah tinggi kedinasan yang memberikan sumbangsih besar terhadap pemerintahan dalam negeri. Kampus ini menghasilkan kader-kader aparatur sipil negara. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang berhasil menduduki puncak karirnya di instansi pemerintah.

Praja, adalah sebutan bagi mahasiswa di IPDN. Selama menempuh pendidikan di sana, mereka ditempa dengan berbagai macam pelatihan dan pembekalan. Mulai dari teori-teori pelajaran, materi kedisiplinan, doktrin mengenai wawasan kebangsaan dan terakhir terjun ke lapangan untuk menjadi pamong publik.

Praja IPDN (dok IPDN)

Sekolah kedinasan memang erat hubungan dengan gaya militer. Sanksi atas keteledoran praja bersifat hukuman fisik seperti lari keliling lapangan, push up, sit up  dan sebagainya. Tak mengapa kalau hal itu sebagai bentuk latihan kedisiplinan dan ketahanan mental para peserta didiknya. Namun, tidak bila untuk kekerasaan.

IPDN sempat ramai dibicarakan publik karena kasus kekerasan yang membuat prajanya meninggal dunia. Momen yang paling diingat adalah tewasnya praja IPDN kontingen Sulawesi Utara, Cliff Muntu. Ia menghembuskan napas terakhirnya pada 3 September 2003 lantaran diduga mengalami penganiyayan oleh seniornya.

Kemudian, pada 19 November 2015 lalu, rombongan Taruna Akmil (akademi milter) melakukan studi banding ke kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Namun kunjungan tersebut malah menimbulkan keributan. Lagi-lagi praja IPDN terlibat aksi kekerasaan dengan memukuli dua Taruna Akmil karena alasan mereka ambil foto sembarangan.

Kini, pada Agustus 2017 praja IPDN kembali berulah dengan gaya premanismenya. Sebanyak 10 orang praja IPDN diduga terlibat aksi pemukulan terhadap rekan seangkatannya. Hal tersebut dikarenakan masalah sepele, soal hubungan asmara. Dalam aturan tak resmi mereka, praja tak boleh berpacaran bila berbeda daerah.

Meski beberapa kali terdapat aksi kekerasaan di dalam kampus IPDN, sanksi dan hukuman yang diberikan pihak pimpinan lembaga pendidikan ini selalu berusaha tegas. Praja yang terlibat pemukulan atau perkelahian harus dikeluarkan. Pun sejalan juga instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada pihak rektorat.

Ketika terjadi pemukulan pemukulan terhadap Taruna Akmil, Rektor IPDN Ermaya Suryadinata langsung memecat 5 orang prajanya. Ia ambil sikap tegas karena ingin adanya perubahan prilaku dan paradigma di lingkungan kampus IPDN. Sudah berlaku lagi mendidik mental praja dengan membudidayakan adu jotos.

Praja IPDN bersama Mendagri Tjahjo Kumolo (dok Kemendagri)

Apabila tidak ada sanksi tegas maka tak akan pernah timbul efek jera. Hal tersebut akan terus berulang, layaknya upaya balas dendam antargenerasi. Praja yang memukul juniornya adalah mereka yang jadi korban pemukulan seniornya terdahulu.

“Setelah dievaluasi, penurunan pangkat tak timbulkan efek jera,” kata dia pada Senin (30/11/2015).

Hanya selang 2 tahun, kini IPDN menjadi lebih lunak. Pada kasus baru-baru ini, kebijakan pimpinan kampus tersebut malah kian longgar. Sepuluh orang praja yang diduga terlibat aksi pemukulan terhadap rekan satu angkatannya justru mendapat sanksi penurunan pangkat, lima diantaranya hanya skorsing 6 bulan.

Padahal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar IPDN kembali bersikap tegas terhadap praja tak disiplin ini. Cerita main hakim sendiri ini akan mengganggu kehormatan IPDN, dan citra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai instansi yang menaungi kampus kedinasan itu.

Demikian juga keinginan Anggota Komisi II DPR RI, Muchtar Luthfi A Mutty atas perlunya sanksi tegas berupa pemecatan kepada praja yang melakukan kekerasaan. Sebab, IPDN ini adalah sekolah kepemimpinan yang akan menghasilkan calon aparatur sipil, tak boleh mahasiswa di sana bersikap seperti preman.

Rektor IPDN Ermaya Suradinata
Rektor IPDN Ermaya Suradinata

Kalau saja dulu Rektor IPDN bisa bersikap tegas, mengapa sekarang harus melunak? Pertanyaannya, ada apa? Dan, siapakah praja ini, sampai-sampai pihak kampus enggan mengeluarkan sanksi pemecatan kepadanya?

(Mohammad Ikhbal)