9 August 2020, 15:17

Ini Temuan Investigasi Informasi Inacor Terkait Dugaan Penyelewengan di Lapas dan Rutan

Rutan Cabang KPK Kavling C1 – dok KPK

daulat.co – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna H Laoly diminta menegakkan supremasi hukum terkait dengan pemasyarakatan warga binaan (narapidana) di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Investigasi Informasi Inacor, Hamzah Zim dalam keterangan tertulisnya Kamis (9/7/2020). Yakni sejalan dengan temuan atas investigasi informasi Inacor di kementerian dan lembaga.

“Secara khusus terkait Kemenkumham, kami melihat beberapa kasus pungli, korupsi dan pidana lainnya yang terjadi di lapas dan rutan yang menjadi berita booming di tahun ini di berbagai media massa nasional dan daerah,” ujarnya.

Menurut Hamzah, beberapa kasus tersebut di antaranya suap di Lapas Sukamiskin Bandung, jual beli sel mewah di Rutan Boyolali, jual beli narkoba di Lapas Mataram, Lapas Kutacane Aceh, Lapas Kotaagung, Lapas Gunung Sugih, Lapas Rajabasa dan Lapas Way Kanan Lampung, hingga beberapa kasus lain yang tersebar di berbagai daerah.

Dimana investigasi informasi terkini Inacor menemui berbagai indikasi pidana dan pelanggaran yang masih terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Jambe, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, walaupun pada tahun 2019 lalu sempat dilakukan pembersihan praktek jual beli kamar oleh Menkumham Yasonna H. Laoly, hingga pencopotan Kepala Rutan Jambe.

Modus pidana yang diduga dilakukan beberapa oknum pengamanan dan registrasi AJP, DSP, KH, DR dan GG, kerapkali mengatasnamakan Kepala Rutan Jambe walau terindikasi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Ditengarai, hal tersebut demi kepentingan pribadi, yang secara hukum masuk dalam kategori korupsi karena dilakukan oleh ASN.

Dugaan enyelewengan itu di antaranya pungutan liar (pungli) mingguan ke warga binaan untuk pembangunan kantor Rutan Jambe padahal sebenarnya sudah ada anggaran yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kemenkumham RI.

Selanjutnya pungli uang keamanan, penyewaan kamar, penyelesaian ‘perdamaian dalam rutan’ untuk tangkap tangan narkoba di dalam rutan, penyewaan puluhan telepon seluler untuk berkomunikasi dengan pihak di luar rutan, pengaturan justice collaborator dan remisi susulan untuk pemotongan masa tahanan, hingga dugaan transaksi rekening mencurigakan bernilai miliaran rupiah setiap bulan yang diduga berasal dari kasus di luar rutan yang dilakukan warga binaan yang sedang menjalani hukuman.

“Inacor mendukung Pak Yasonna sapu bersih pungli, suap dan korupsi di lapas dan rutan, apalagi terkait dengan dugaan dan indikasi yang berulangkali terjadi di Rutan Jambe, Tangerang. Mentalitas korup oknum pemasyarakatan harus terus menjadi atensi Pak Menkumham, agar lapas dan rutan sebagai benteng terakhir sistem pemberian sanksi bisa menjalankan konsep pemasyarakatan,”  tegas Hamzah Zim.

Inacor berharap pemberantasan peredaran narkoba yang kian marak dapat menjadi program prioritas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga yang secara pribadi terlihat sangat semangat dan berkomitmen dalam upaya pemberantasan narkoba di berbagai lapas dan rutan sejak menjabat.

Sebagai bagian dari upaya mendukung kinerja Kemenkumhan menegakkan supremasi hukum sebagaimana arahan Presiden Jokowi, Inacor dalam waktu dekat akan melaporkan secara resmi dugaan pungli, suap dan korupsi ke Istana Negara, Kemenkumham RI dan KPK RI.

“Semangat Pak Menkumham dan Pak Dirjen Pemasyarakatan, kami mendoakan selalu. Berantas pungli, suap dan korupsi di setiap lapas dan rutan demi tercapainya visi-misi Indonesia Maju dari Pak Presiden Jokowi!” pungkasnya.

(Sumitro)

Read Previous

Sekretaris KPU Papua Barat Ungkap Uang Rp 500 Juta dari Dominggus Untuk Wahyu Setiawan

Read Next

Geledah Pendopo Walikota, KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek PUPR Kota Banjar