11 April 2021, 10:50

Ikhtiar Menjaga Kesehatan Rakyat, Pemerintah Juga Perlu Komunikasi Yang Baik Soal Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19

daulat.co – Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan tuntunan terkait pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19, khususnya vaksinasi sebagai bagian dari upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran wabah.

Dalam Pengajian Tarjih ke-118, Rabu (17/02), Tuan Guru Ruslan Fariadi menerangkan ihwal legalitas vaksin dalam perspektif Tarjih. Fatwa terkait vaksin ini merupakan kelanjutan dari sikap Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah berkomitmen penuh dalam menanggulangi wabah ini sejak awal.

Disampaikan, saat ini pengembangan vaksin di dunia ada beberapa jenis yaitu DNA, RNA, Non-Replicating Viral Vector, dan Inactivated (kuman yang dimatikan) yang telah dikembangkan oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mesti ditelaah dengan tinjauan dari aspek kemaslahatan dan efektivitasnya. Aspek keagamaan juga tidak bisa luput dari persoalan variasi vaksin tersebut.

‚ÄúPemerintah memastikan proses uji vaksin untuk menjamin keamanan melalui proses yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ini menjadi pertimbangan Majelis Tarjih,” ujar Tuan Guru Ruslan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri sebelumnya menyatakan bahwa Muhammadiyah mendukung pelaksanaan vaksinasi sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Yakni setelah semua kaidah keamanan, keefektifan, dan kehalalan vaksin terpenuhi sesuai standar BPOM dan MUI dengan beberapa catatan.

Satu poin yang perlu diingat adalah vaksin bukan segalanya. Ini hanya sebagai salah satu ikhtiar untuk memberikan imunitas setiap warga baik yang pernah terjangkit maupun yang belum terpapar. Sekalipun telah divaksin, menaati protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

Beberapa poin yang disampaikan dalam tuntunan Tarjih terkait vaksin menekankan pada dua hal. Pertama, menjaga kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk ikhtiar. Kedua, keadaan darurat yang terjadi hingga hari ini menuntut adanya upaya lebih untuk menghilangkan kedaruratan tersebut dengan cara menyegerakan dan memaksimalkan cakupan vaksinasi.

“Artinya, secara fatwa keagamaan, fatwa yang sudah disampaikan MUI maupun Majelis Tarjih, sudah memberikan jawaban-jawaban. Akan tetapi meski demikian masih ada setidaknya problem yang mesti diselesaikan bersama,” kata Tuan Guru Ruslan.

Ia menambahkan, problem-problem tersebut meliputi aspek persuasif. Baginya, kampanye legalitas vaksin tidak bisa dengan cara menakut-nakuti masyarakat. Alangkah baiknya diseminasi vaksin dilakukan dengan cara edukatif yang tidak cukup hanya menggunakan bahasa hukum.

“Selain itu, model komunikasi juga penting baik itu pemerintah, tokoh agama, kesehatan, dan yang lainnya. Penegakan aturan juga penting, tidak tebang pilih. Ini jadi hal penting. Kalau pun salah, vonis salah, siapapun itu,” tutur Tuan Guru Ruslan.

(M Nurrohman)

Read Previous

UMM, UMY & UMS Masuk 10 Besar 2021 Top Islamic Universities

Read Next

Disita KPK, Edhy Prabowo Diduga Beli Villa dari Suap Para Eksportir Benur