ICW Desak Eksekusi Pengembalian Uang Korupsi Supersemar Rp4 Triliun

Daulat.co – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong agar pemerintah segera mengeksekusi pengembalian uang negara hasil korupsi dalam kasus gugatan Yayasan Beasiswa Supersemar sekitar Rp4 triliun.

“Presiden Jokowi perlu memerintahkan Jaksa Agung dan jajarannya untuk segera melakukan tindakan eksekusi pengembalian kerugian negara sekitar Rp4 triliun dalam kasus gugatan yayasan beasiswa supersemar,” ujar peneliti senior ICW, Emerson Yuntho dalam diskusi terbatas bertajuk “Jangan Lupakan Korupsi Soeharto” di kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV D No 6, Jakarta Selatan, Kamis, (6/12/2018).

Selain itu, Emerson berharap pemerintah segera melanjutkan gugatan perdata terhadap enam yayasan terkait Soeharto lainnya. Yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharmais, Yayasan Dakab, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora.

“Penanganan korupsi era Soeharto ini belum selesai. Supersemar saja Rp4 triliun. Belum lagi enam yayasan yang lain. Kami dari ICW menilai salah satu indikasi sukses penangnan korupsi adalah adili korupsi era Soeharto ini,” jelasnya.

Dikatakan Emerson, pemerintahan Jokowi sebaiknya melakukan kerjasama dengan PBB untuk menindaklanjuti Prakarsa StAr (Stolen Asset Recovery Initiative) dalam rangka mengembalikan kekayaan negara yang diduga dicuri oleh Soeharto dengan kisaran 15-35 miliar dolar AS.

“Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik antara Indonesia dengan Swiss pada Akhir Agustus 2018 lalu harus dimanfaatkan juga untuk melacak orang dan aset hasil kejahatan, termasuk korupsi yang diduga dilakukan oleh Soeharto,” lanjut Emeraon.

Lebih jauh Emsrson mengingatkan, ada kekhawatiran bahwa publik saat ini mulai lupa pada korupsi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir muncul upaya dari beberapa pihak untuk mengembalikan kejayaan dari Soeharto dan kroni-kroninya. Serta mengapanyekan slog ‘pye kabare, enak Zamanku tho…”

Padahal, jelas Emerson, semua harus ingat bahwa sampai saat ini pun masih berlaku TAP MPR XI/MPR/2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Kemudian salah satu amanat reformasi yang belum tuntas sampai saat ini adalah apa yang terjadi pada pasal 3 dan 4 TAP MPR, bahwa perlunya pemeriksaan kekayaan dan pemberantasan korupsi secara tegas, kepada pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroni-kroninya, maupun pihak pengusaha/konglomerat termasuk yang dilakukan oleh Soeharto,” beber Emerson.

Pada kesempatan sama, Aktivis HAM Usman Hamid mengatakan, kekayaan yang dipakai Tommy Soeharto di luar negeri tentu sangat besar. Bisa dibayangkan, dari Tax Amnesty saja, kabarnya Tommy besaran uangnya mencapai Rp12 triliun.

“Sebanyak itu. Anda bayangkan berapa sesungguhnya uang ada disimpan di luar negeri,” kata Emerson.

Lebihbjauh, Emerson menilai ketika jaman Pemerintahan SBY juga ada mencairkan uang Tommy Soeharto di Inggris yang dicairkan dan diduga diperoleh dangan cara yang enggak benar.

“Di akhir hayatnya pun, Soeharto masih berstatus tersangka korupsi dan di masa SBY masih ada beberapa yayasan, enam yayasan yang belum diajukan gugatan hukum,” kata Usman.

(M Sahlan)