9 August 2020, 14:45

Himmatul Aliyah Desak Kemendikbud Benahi Infrastruktur Pendukung PJJ

daulat.co – Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai belum berhasil. Hasil survei Kemendikbud yang menemukan bahwa PJJ berhasil dinilai bertentangan dengan kondisi masyarakat di lapangan.

“Kami sebagai Anggota Panja PJJ sudah melaksanakan tugas dan menghasilkan sejumlah keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh Kemendikbud diantaranya meninjau kembali pelaksanaan PJJ,” tegas Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta baru-baru ini.

“Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya handphone dan telepon rumah. Responden tidak representatif memotret kondisi PJJ di Indonesia karena survei yang diadakan tidak menjangkau masyarakat di daerah yang tidak memiliki alat komunikasi,” katanya.

Legislator dapil DKI Jakarta II ini mengungkap fenomena di lapangan. Misalnya, seorang buruh cuci harus memenuhi kebutuhan tiga anaknya untuk mengikuti PJJ dengan menyediakan perangkat handphone untuk anak-anaknya, karena jam belajarnya bersamaan.

Mahasiswa juga banyak mengeluh karena harus menyediakan kuota yang tidak sedikit untuk mengikuti PJJ. Kata dia dalam kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi.

Hadir dalam acara tersebut jajaran pimpinan Uhamka di antaranya Wakil Rektor I Abdul Rahman A. Ghani, Wakil Rektor III Lelly Qodariyah, dan perwakilan dekan dari sejumlah Fakultas di Uhamka.

Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor III Lelly Qodariyah, mengharapkan agar pemerintah lebih serius mendukung kesuksesan pelaksanaan PJJ di perguruan tinggi karena selama ini pemerintah belum mengatasi masalah yang muncul terkait PJJ.

Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ini bervariasi, ada dari kelas menengah, atas, dan bawah. Keresahan para mahasiswa dalam melakukan PJJ adalah ketersediaan kuota.

Lelly mempertanyakan lambannya pemerintah dalam memberi bantuan yang dapat mendukung PJJ, misalnya, memberi bantuan kuota. Semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menghadapi masalah yang sama.

Soal penyelengaraan PJJ secara umum, Lelly berpendapat, pemerintah perlu memberi dukungan dan bantuan kepada institusi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, agar guru dan dosen dapat menyediakan materi pembelajaran yang baik selama PJJ.

Himma juga meminta Kemendikbud segera membenahi pelaksanaan PJJ dengan menyediakan infrastruktur pendukung. Diantaranya ketersediaan sinyal di daerah yang tidak terjangkau internet, memaksimalkan media belajar luar jaringan  dan penyederhanaan kurikulum dengan membuat kurikulum tanggap darurat selama pandemi Covid-19.

(Sumitro)

Read Previous

Korupsi Jiwasraya, Orang Dekat Beberkan Transaksi Judi Bos TRAM Heru Hidayat

Read Next

4 Anggotanya Positif Corona, Gedung DPRD Pemalang Ditutup Sepekan