11 April 2021, 11:13

Haramkan Jual Beli Jabatan di Kemenag, Gus Yaqut Gandeng KPK Untuk Pencegahan

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyambut kedatangan Menag Yaqut Cholil Qoumas - dok Kemenag

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyambut kedatangan Menag Yaqut Cholil Qoumas – dok Kemenag

daulat.co – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk komitmennya adalah akan menindak tegas jajarannya apabila nekad melakukan praktek jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Penegasan itu disampaikan Menag saat menggelar pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 3 Maret 2021. Menteri Yaqut ke KPK dalam rangka rapat koordinasi pencegahan korupsi di internal Kementerian Agama bersama pimpinan KPK. 

“Transaksional, jual beli jabatan ini kita haramkan betul di Kemenag. Seperti, orang pindah karena nyogok pimpinan. Dan ini akan kita awasi betul sampai ke bawah dengan ketat,” tegasnya.

Rapat koordinasi dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri dan dihadiri Wakil Ketua di antaranya Alexander Marwata, Nawawi Pomolang, Nurul Ghufron dan pejabat KPK lainnya. Dari Kemenag, turut mendampingi Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen Pendis Ali Ramdhani, Plt Dirjen PHU Oman Fathurahman, Irjen Kemenag Deni Suardini, dan Stafsus Menag Abdul Rochman.

“Saya ingat dan akan selalu ingat pesan Presiden Jokowi ketika memanggil saya untuk diberikan tugas sebagai Menteri Agama. Presiden menekankan pertama yang harus ditata adalah tata kelola birokrasi di Kementarian Agama,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

“Presiden meminta semua kebocoran anggaran di Kemenag itu ditutup. Kami sudah berikhtiar dalam perjanjian kerja sama pengaduan ini. Misalnya, kami sedang membangun aplikasi dimana dalam sistem ini akan termuat semua aktivitas Kementerian Agama dan itu juga terbuka untuk publik,” sambungnya.

Menag berharap sistem yang dibangun Kemenag tersebut nantinya dapat terkoneksi dengan KPK. Artinya, bila ada aktivitas yang menyimpang, langsung ada warning dari KPK yang lebih cepat, sebelum terlanjur. Kemenag juga sangat memerlukan supervisi KPK terkait seluruh proses layanan, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan. 

“Saya kira demi kebaikan bersama, perjanjian Kemenag dengan KPK ini perlu ditingkatkan. Karena kami paham betul dengan keterbatasan di kementerian yang besar ini. Kami sering mengalami situasi yang sulit dalam mengawasi anggaran yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan,” tandas Gus Yaqut.

Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik apa yang dilakukan Kemenag. Menurutnya, lambang Kementerian Agama adalah Ikhlas Beramal. Untuk itu, seharusnya orang yang bekerja di dalamnya tidak berharap lagi untuk mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu dengan cara yang tidak sesuai ketentuan undang-undang. 

“Saya kira, kita harus paham dengan lambang Kementerian Agama adalah ikhlas beramal. Kami mengapresiasi Menteri Agama yang hari ini datang ke KPK untuk berkoordinasi dalam pencegahan korupsi. Sebenarnya usai dilantik sebagai Menag, Gus Yaqut sudah menghubungi saya. Namun baru hari ini koordinasi pencegahan korupsi ini terwujud,” ujar Firli.    

Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik itikad Menag yang sedari awal menjabat sudah melakukan koordinasi dengan KPK dalam rangka pencegahan korupsi. Ia berharap Kemenag menjadi platfom kementerian yang bisa dijadikan contoh dalam penanganan dan pencegahan korupsi.

“Hukum itu sebenarnya batas terakhir setelah sebelumnya ada batas moralitas dan komunitas. Dan batas komunitas ini bisa diciptakan di kementerian masing-masing. Jadi kami berharap Kemenag mampu menjadi teladan bagi kementerian lainnya,” kata dia. 

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri foto bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya

Nurul Ghufron menilai, kasus korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi penyakit yang lebih kronis dari Covid-19. Pasalnya, masyarakat Indonesia menyatakan Covid-19 sebagai musuh bersama, sementara kepada korupsi baru setengah hati. Praktik yang sering disebut sebagai serangan fajar dalam pilkada dan proses demokrasi misalnya, sampai saat ini masih terjadi dan masyarakat mengangap itu hal biasa.

“Begitu juga gratifikasi dari orang tua kepada guru. Survei kami tidak hanya pendidikan di bawah Kemendikbud, melainkan juga Kemenag. Ini bukan beban dan masalahnya KPK, tapi masalah bangsa Indonesia, termasuk Kemenag. Kami berharap Kemenag menjadi bagian dari pembelajaran anti-korupsi baik di dasar, menengah sampai atas adalah anti-korupsi,” pungkasnya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

PBNU Ingatkan Pemerintah Untuk Menjaga Stabilitas Politik

Read Next

Penyemprotan Disinfektan di Ulujami, Sasar Desa Botekan