8 March 2021, 17:33

Hapus DPO, Djoko Tjandra Beri ‘Pelicin’ Pejabat NCB Interpol Indonesia

Pengadilan Tipikor Jakarta

Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – Terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut bersedia memberikan uang miliaran agar namanya dihapus dari Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Uang itu dipersiapkan Djoko Tjandra untuk pejabat di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

Demikian terungkap saat jaksa membacakan surat dakwaan terhadap Napoleon di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2020). Adapun perantara suap Djoko disebut jaksa adalah seorang pengusaha bernama H Tommy Sumardi.

Awalnya, diterangkan jaksa, Tommy diminta Djoko untuk melihat status Red Notice terhadap namanya di Indonesia. Hal itu menyusul informasi yang diterima Djoko bahwa Interpol Red Notice atas nama dirinya sudah dibuka oleh Interpol Pusat di Lyon, Perancis.

“Agar Djoko Soegiarto Tjandra dapat masuk ke Indonesia, maka Djoko Soegiarto Tjandra bersedia memberikan uang sebesar Rp 10 miliar melalui H Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Djoko Soegiarto Tjandra masuk ke Indonesia terutama kepada pejabat di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri,” ungkap jaksa.

Kemudian Tommy meminta bantuan kepada Brigjen Prasetijo Utomo yang saat itu menjabat Kabiro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian. Di kantor Prasetijo, Tommy meminta Prasetijo untuk dapat memeriksa status Interpol Red Notice Djoko. Prasetijo kemudian mengenalkan Tommy Sumardi kepada Napoleon selaku Kadiv Hubinter Polri saat itu.

Pada 16 April 2020, Tommy Sumardi mendatangi ruangan Napoleon di ruangannya di Gedung TNCC Mabes Polri dengan membawa paper bag warna gelap (merah tua). Sayangnya, jaksa dalam dakwaan ini tidak memaparkan lebih lanjut isi paper bag itu.

Tommy saat itu menanyakan kepada Napoleon ihwal status interpol Red Notice Djoko. Napoleon saat itu mengaku akan memeriksanya dan meminta Tommy untuk datang kembali keesokan harinya.

Tommy bersama Prasetijo keesokan harinya menemui Napoleon Bonaparte di ruangan Kadiv Hubinter Polri. Dalam pertemuan tersebut Napoleon menyampaikan bahwa Red Notice Djoko bisa dibuka, karena kantor pusat Interpol di Lyon yang membuka. Napoleon mengaku awalnya bisa membantu menghapus red notice di Indonesia asal dibayar Rp 3 miliar. Namun akhirnya, Napoleon meminta harga Rp 7 miliar.

Harga lebih tinggi itu diduga untuk mengamankan atasan Napoleon. Namun, tak diungkap dalam dakwaan siapa atasannya itu.

“Naik ji (Tommy Sumardi, red) jadi 7 (miliar) Ji, soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata “petinggi kita ini”,” ujar jaksa menirukan pernyataan Napoleon.

Pada akhirnya, Napoleon menerima uang sekitar Rp 6 miliar secara bertahap melalui Tommy di ruang kerjanya, Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Uang yang diterima Napoleon dalam bentuk dollar Singapura dan Amerika Serikat senilai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Irjen Napoleon & Brigjen Prasetijo Terima Suap Ratusan Ribu Dollar dari Djoko Tjandra

Read Next

Penjelasan Dukcapil Kemendagri Soal Data KPU Yang Terdaftar DPT di Pilkada Serentak 2020