Hanya Ada Satu Kata: Lawan!

Ketua Gerakan Muda Partai Golongan Karya (GMPG), Ahmad Doli Kurnia (Tengah) bersama dengan sejumlah kader membawa atribut berupa poster bergambar wajah Ketua DPR Setya Novanto dalam rangka mendukung KPK mengusut kasus korupsi E-KTP. GMPG bersama dengan kader diterima oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dan sempat memberikan keterangan pers. (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)
Ketua Gerakan Muda Partai Golongan Karya (GMPG), Ahmad Doli Kurnia (Tengah) bersama dengan sejumlah kader membawa atribut berupa poster bergambar wajah Ketua DPR Setya Novanto dalam rangka mendukung KPK mengusut kasus korupsi E-KTP. GMPG bersama dengan kader diterima oleh juru bicara KPK Febri Diansyah dan sempat memberikan keterangan pers. (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

JUDUL di atas adalah penggalan puisi karya Wiji Thukul, lahir 26 Agustus 1963 di Solo, berjudul ‘Peringatan’ (1986). Kredo perjuangan Wiji Thukul yang dinyatakan hilang pada 1996, atau dua tahun menjelang Orde Baru tumbang, dan hingga kini belum jelas di mana rimbanya, itu nampaknya perlu diadopsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diadopsi untuk menyerang balik Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK atau Pansus KPK. Kata Sun Tzu (544-496 SM), filsuf dan ahli strategi perang asal Tiongkok kuno, ‘pertahanan terbaik adalah menyerang’.

Betapa tidak? Setelah merilis 11 kesimpulan sementara yang kesemuanya menyudutkan KPK, Pansus kini mewacanakan pembekuan KPK. Wacana ini dilontarkan anggota Pansus dari PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat, yang katanya akan masuk dalam rekomendasi Pansus yang akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (28/9/2017).

Dengan bekunya KPK, maka kewenangan penyidikan dikembalikan ke kepolisian dan kewenangan penuntutan dikembalikan ke kejaksaan. Henry berdalih, Pansus menemukan banyak pelanggaran hukum yang dilakukan KPK. Contohnya, barang bukti yang didapat KPK tidak pernah dibawa ke pengadilan, dan saksi dalam perkara yang diusut KPK ditekan penyidik.

Setelah pembekuan, langkah berikutnya mungkin membubarkan KPK, dengan merevisi atau bahkan mencabut Undang-Undang (UU) No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, karena KPK memang lembaga ad hoc (sementara) yang keberadaannya tak tercantum di konstitusi (UUD 1945).

Wacana pembekuan KPK ini makin membuka tabir rahasia tujuan pembentukan Pansus sesungguhnya. Secara verbal sering dikatakan tujuan pembentukan Pansus ialah untuk memperkuat KPK, bukan melemahkan apalagi membubarkannya. Namun fakta berbicara sebaliknya. Substansi rapat-rapat Pansus tak ada yang tak menyudutkan KPK.

Mungkinkah Pansus KPK disahkan DPR RI pada 30 Mei 2017 bila komisi antirasuah itu tak mengusut dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP? Dalam proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut, kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.

Anggaran Rp5,9 triliun itu disebut 51% untuk proyek, dan 49% untuk ‘bancakan’ oknum-oknum pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR RI, serta pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Dalam kasus ini, dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, sudah divonis bersalah pengadilan, masing-masing dengan hukuman 7 dan 5 tahun penjara. KPK juga sudah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka. KPK juga menetapkan anggota Komisi II DPR RI dari Partai Hanura Miryam S. Haryani sebagai tersangka pemberian keterangan palsu.

Mungkinkah Pansus dibentuk bila nama Ketua DPR RI Setya Novanto tidak disebut terlibat dan kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 17 Juli 2017? Selain Setya Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, anggota Komisi II DPR RI dari Golkar Markus Nari juga sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Ada sekitar 40 nama yang disebut kecipratan dana e-KTP, mayoritas dari DPR RI. Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar Sudarsa juga beberapa kali diperiksa KPK terkait kasus ini.

Sebenarnya KPK telah melakukan perlawanan terhadap Pansus, yakni dengan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui permohonan perkara No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 37/PUU-XV/2017 yang hingga kini proses persidangannya masih berlangsung.

Uji materi Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3 ini diajukan oleh Wadah Pegawai KPK yang diketuai Novel Baswedan.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 mengatur hak DPR dalam menyelidiki pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah. MK diperkirakan akan memutuskan uji materi tersebut pada 28 September 2017 atau bertepatan dengan masa berakhirnya tugas Pansus KPK, sehingga apa pun keputusannya tak akan berpengaruh terhadap Pansus.

Saat menjadi saksi ahli dalam persidangan uji materi UU MD3 di MK, Selasa (5/9/2017), mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berpendapat, pembentukan Pansus KPK sangat erat kaitannya dengan pengusutan dugaan korupsi e-KTP. Sebab, pembahasan untuk membentuk Pansus justru ramai di DPR RI setelah adanya kesaksian Miryam S. Haryani yang menyebut sejumlah nama turut terlibat dalam kasus ini.

Dalam perlawanannya, KPK juga mendapat tambahan tenaga dari 7 advokat asal Surabaya yang mengajukan gugatan terkait pembentukan Pansus KPK yang tertuang dalam Keputusan DPR RI No. 1/DPR RI/V/2016-2017 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun, dalam penetapan yang dibacakan Ketua PTUN Jakarta Ujang Abdullah, Rabu (9/8/2017), PTUN Jakarta tidak menerima gugatan tersebut dengan dalih PTUN tidak berwenang menguji UU MD3.

Mungkin terinspirasi strategi Sun Tzu bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang, Ketua DPR Setya Novanto pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penetapannya sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh KPK, dan sidang perdana akan digelar pada Selasa (12/9/2017).

Novanto mungkin merasa mendapat angin segar, karena PN Jaksel pernah mengabulkan praperadilan mantan calon Kepala Polri Jenderal Budi Gunawan (BG) yang kini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo (HP).

Tak mau kalah, KPK pun melancarkan siasat. Senin (11/9/2017) atau sehari sebelum PN Jaksel menggelar sidang praperadilan Novanto, KPK akan memeriksa wakil rakyat NTT itu sebagai tersangka. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan Novanto sebagai tersangka sehari menjelang sidang praperadilan merupakan bagian dari strategi penyidikan KPK. Sejumlah pihak mendesak agar Novanto ditahan.

Mengimbangi gugatan praperadilan Setya Novanto, dan seolah membantu KPK, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan permohonan intervensi melalui gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel, Jumat (8/9/2017). Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, gugatan praperadilan diajukan karena lambatnya kelanjutan penyidikan kasus e-KTP yang melibatkan Novanto.

Ibarat pertandingan tinju, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang: KPK atau Novanto? Jika keputusan MK dibacakan pada 28 September 2017, andai KPK menang sekalipun tak akan berarti apa pun, karena pada hari itu Pansus telah merilis rekomendasinya.

Bagaimana dengan praperadilan? Jika dalil-dalil yang diajukan KPK di PN Jaksel ‘serampangan’ dan ‘amatiran’ seperti pada saat sidang BG dan HP, jangan berharap KPK akan menang, apalagi Novanto dikenal ‘licin’, terbukti dengan lolosnya dia dalam sejumlah kasus.

Apakah KPK akan langsung menahan Novanto usai diperiksa sebagai tersangka? Kita tunggu tanggal mainnya, Senin (11/9/2017). Yang jelas, KPK harus adu cepat dengan Novanto dan Pansus KPK, karena kecepatan juga menjadi salah satu penentu kemenangan.

Karyudi Sutajah Putra, pegiat media, tinggal di Jakarta