11 April 2021, 11:19

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Jadi Tersangka Penerima Suap

dok KPK

dok KPK

daulat.co – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Gubernur asal PDIP itu dijerat atas dugaan menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Nurdin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Selatan, Edy Rahmat. Sementara PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto dijerat sebagai tersangka atas dugaan pemberi suap.

“KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, sebagai penerima NA dan ER. Sebagai pemberi yakni AS,” ungkap Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (28/2) dini hari.

Dikatakan Firli, Agung yang merupakan Direktur PT APB telah lama kenal baik dengan Nurdin Abdullah yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. Agung sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel.

Sejak Februari 2021, kata Firli, telah ada komunikasi aktif antara Agung dengan Edy Rahmat sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah untuk bisa memastikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021. Nah, diduga dalam beberapa komunikasi tersebut terjadi tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung Sucipto.

“Sekitar awal Februari 2021, Ketika NA sedang berada di Bulukumba bertemu
dengan ER (Edy Rahmat) dan juga AS
(Agung Sucipto) yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira.

Dalam pertemuan itu, Nurdin menyampaikan pada Edy Rahmat bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali di kerjakan oleh Agung, yang kemudian Nurdin memberikan persetujuan dan memerintahkan Edy untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD TA 2022. 

Akhir Februari 2021, lanjut Firli, ketika Edy bertemu dengan Nurdin disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan Agung di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Nurdin saat itu mengatakan yang penting operasional kegiatan tetap bisa di bantu oleh Agung. 

“Agung selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada Nurdin melalui Edy. Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain diantaranya pada akhir tahun 2020, Nurdin menerima uang sebesar Rp 200 juta dan pertengahan Februari 2021, Nurdin melalui menerima uang Rp 1 miliar,” ungkap Firli.

Atas dugaan itu, Edy Rahmat dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Sementara Agung Sucipto disangkakan melanggar dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Karyono Wibowo: Bukti Celah Korupsi Masih Terbuka Lebar

Read Next

Sesalkan Politik Pecah Belah, Forum Pendiri Demokrat Dukung Sikap Tegas Ketum AHY