11 April 2021, 12:06

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Karyono Wibowo: Bukti Celah Korupsi Masih Terbuka Lebar

Karyono Wibowo

Karyono Wibowo

daulat.co – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, menegaskan bahwa tindak pidana korupsi harus diberantas dari muka bumi Indonesia. Sebab tindak kejahatannya berdampak luar biasa, menggerogoti uang negara dan dampaknya menghambat laju pembangunan.

Ia menekankan demikian sejalan dengan penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah beserta jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga, Gubernur Nurdin telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan kini prosesnya masih bergulir di KPK.

“Jika Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka maka menambah jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi,” tegas Karyono dalam keterangan tertulisnya kepada daulat.co, Sabtu 27 Februari 2021.

Berdasarkan catatan KPK, lanjut dia, per Agustus 2020 jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi mencapai 300 orang sejak Pilkada Langsung digelar 2005 lalu. Pada umumnya, kejahatan korupsi melibatkan pejabat negara, birokrasi pemerintah, politisi dan pelaku usaha.

Banyaknya kasus korupsi ini menunjukkan celah korupsi masih terbuka lebar. Untuk mengatasinya tidak cukup dengan membuat regulasi. Selain regulasi diperlukan tindakan preventif dan penindakan. Itupun masih belum cukup efektif jika hulunya tidak diselesaikan.

Masih kata Karyono, maraknya kasus korupsi yang terus bermunculan meski sudah ada regulasi dan tindakan tegas tentu menimbulkan pertanyaan. Apa yang salah dari upaya pemberantasan korupsi selama ini. Karenanya, ini menjadi PR yang harus segera diselesaikan.

“Bereskan hulunya, jangan hanya hilirnya. Antara hulu dan hilir harus selaras. Misalnya, mengapa kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya politik elektoral hingga mencapai ratusan miliar,” kata dia.

Kasus serupa juga dialami para wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi. Salah satu penyebabnya adalah tingginya biaya politik. Kenapa banyak pejabat negara dan birokrasi di pemerintahan atau institusi negara yang terjerat kasus korupsi, penyebabnya diduga ada transaksi jual beli jabatan.

Di luar persoalan yang menjadi sumber penyebab korupsi, ada sejumlah masalah yang saling berkelindan, yaitu masalah mental dan budaya seperti gaya hidup mewah, keserakahan. Bagi sebagian masyarakat kelas menengah-bawah, masalah kesulitan ekonomi bisa menjadi sumber penyebab tindak kriminal seperti mencuri, merampok, mencopet, menipu dan korupsi.

“Persoalan lain yang sering muncul adalah instrumen hukum menjadi alat politik. Hal ini juga berpotensi mengganggu agenda penegakan hukum,” ucap dia.

Jadi, kata Karyono menutup pernyataannya, selama hulunya tidak diselesaikan maka selamanya korupsi sulit diberantas. Jika tidak ada kebijakan yang holistik, maka KPK dan aparat penegak hukum lainnya selamanya hanya menjadi tukang tangkap koruptor.

(Sumitro)

Read Previous

Prihatin OTT Gubernur Nurdin di Tengah Masalah Pandemi, Emrus Desak Evaluasi Sistem Politik Pilkada

Read Next

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Jadi Tersangka Penerima Suap