11 April 2021, 10:16

Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun Dituntut 6 Tahun Penjara

Palu hakim - ist

Palu hakim – ist

daulat.co – Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun dituntut hukuman 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurdin Basirun juga dituntut dengan hukuman denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Demikan terungkap saat Jaksa KPK membacakan surat tuntutan terdakwa Nurdin Basirun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/3/2020). KPK juga menuntut hak politik Nurdin dicabut selama 5 tahun setelah menjalani masa hukuman.

Jaksa menilai, Nurdin terbukti menerima suap sebesar Rp 45 juta dan SGD 11.000 terkait izin pemanfaatan ruang laut di wilayah Kepulauan Riau. Tujuan pemberian suap itu adalah agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Riau menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Laut atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare.

Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare dan rencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K).

Nurdin Basirun mengarahkan Edy untuk mengumpulkan uang buat kepentingan Nurdin Basirun yang bersumber dari investor yang sedang mengurus perizinan pemanfaatan/pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi tanpa melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Uang pengurusan tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional Nurdin Basirun dalam rangka kunjungan ke pulau-pulau, serta penerimaan tunai oleh Nurdin Basirun dan untuk kepentingan operasional Edy dan Budy.

Nurdin juga dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 4,2 miliar. Uang itu diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.

Terkait perkara suap, perbuatan Nurdin dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sementara terkait gratifikasi, perbuatan Nurdin diyakini melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

“Menyatakan terdakwa Nurdin Basirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ucap Jaksa Asri Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankam. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Nurdin dinilai tidak sejalan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat.

“Yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,” ujar Asri.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Dorong Integrasi Pusat-Daerah, Cak Nanto Ajak Masyarakat Bahu-Membahu Cegah Covid-19

Read Next

Dituntut 5 Tahun, KPK: Eks Direktur AP II Tutupi Kejahatan Seolah Piutang