Gubernur DIY: Sharing APBD 2019 Transmigrasi Miliki Prinsip Saling Menanggung

http://daulat.co/wp-content/uploads/2018/12/Hamengkubuwana-X.jpg

daulat.co – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwana X mengatakan bahwa sharing APBD 2019 untuk transmigrasi memiliki prinsip saling menanggung. Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk tanggungjawab pemerintah daerah terhadap warganya yang mengikuti program transmigrasi.

Hal itu disampaikan Hamengkubuwana X baru-baru ini usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sharing APBD tahun 2019 untuk kawasan transmigrasi dengan Kementerian Desa di Jakarta.

“Ini adalah hal positif agar tidak seenaknya mengirimkan orang. Jadi (anggaran) tidak hanya dari pemerintah pusat. Dan dengan begitu, mereka (transmigran) mau kembali juga segan,” imbuh Hamengkubuwana X.

Lebih lanjut Hamengkubuwana X menambahkan, adanya kerja sama antara pemerintah daerah asal transmigran dan pemerintah daerah tujuan transmigrasi adalah hal positif, guna memastikan keamanan dan kenyamanan para transmigran. Dengan adanya kerja sama tersebut menurutnya, pemerintah daerah dapat memastikan kawasan transmigrasi telah memenuhi syarat.

“Kalau seleksi calon transmigran kita sesuaikan dengan SOP (Standar Operasional). Mereka harus siap secara mental di wilayah baru yang dia kenal. Tapi dengan adanya kerja sama dengan penerima, itu menjadi sesuatu yang positif,” tutur Hamengkubuwana X.

Untuk diketahui, sharing APBD 2019 kepada lima provinsi dan enam kabupaten/kota terdiri atas daerah asal transmigran dan daerah tujuan transmigrasi. Daerah asal transmigran di antaranya Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan daerah tujuan transmigrasi di antaranya Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Lamandau.

 

(M Nurrohman)