11 April 2021, 10:11

Farhan Abdillah: Ada Jarak Antara Pernyataan Presiden Dengan Realitas di Masyarakat

Farhan Abdillah Dalimunthe

Farhan Abdillah Dalimunthe

daulat.co – Juru Bicara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Farhan Abdillah Dalimunthe menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta rakyat aktif memberikan kritik ke pemerintah sangat kontras dengan realita yang terjadi dilapangan selama ini.

Kata dia, selama ini banyak kasus pembungkaman terhadap masyarakat yang mengkritik pemerintah, khususnya dari kalangan aktivis. Demikian dalam keterangan tertulisnya kepada daulat.co, Selasa 16 Februari 2021.

“Ada jarak antara pernyataan Presiden yang meminta dikritik dengan realitas di masyarakat. Dimana orang jadi takut untuk menyampaikan kritik. Hari ini kita dibayang-bayangi kekhawatiran diciduk oleh aparat karena menyampaikan aspirasi. Sudah berapa banyak aktivis yang ditangkap karena mengkritik kebijakan Pemerintah belakangan ini”

Farhan menilai, penangkapan aktivis yang terjadi beberapa waktu sebelumnya karena mengkritik pemerintah justru terkesan membungkam kritik. Disinggung bagaimana kasus 3 aktivis lingkungan yang juga aktivis Aksi Kamisan yakni Ahmad Fitron Fernanda, M Alfian Aris Subakti, Saka Ridho dan Ravio Patra.

Selain itu ada juga musisi asal Bali, Jerinx, yang ditangkap dengan jeratan Undang-Undang ITE karena mengkritik kebijakan pemerintah menangani pandemi virus Covid-19.

Farhan juga berharap, Presiden Jokowi belum melupakan kasus penangkapan yang dilakukan terhadap mantan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet dan Jurnalis sekaligus Aktivis HAM Dandhy Laksono pada tahun 2019.

Robet diperkarakan pada 2019 karena melakukan orasi sembari bernyanyi mengkritik militer di depan Istana Negara dan Dandhy ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian.

“Aktivis di era Jokowi sudah merasakan betul bagaimana pasal karet UU ITE digunakan untuk membungkam kritik yang mereka lakukan lewat media sosial. Hal ini sekaligus membuat siapa saja berpikir bahwa kebebasan berpendapat di negeri ini perlahan mulai dihilangkan”

Di sisi lain, aktivis mahasiswa yang juga Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Jawa Timur tersebut meminta agar Pemerintah benar-benar serius memperbaiki kualitas demokrasi yang cenderung menurun belakangan ini.

“Pernyataan pemerintah untuk minta dikritik ini merupakan narasi seolah-olah. Seolah-olah pemerintah terlihat demokratis padahal sebaliknya. Rakyat sudah kapok dengan basa-basi pemerintah”

Farhan merujuk Data Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir.

Berdasarkan skor yang diraih, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. Ada lima indikator yang digunakan EIU dalam menentukan demokrasi suatu negara, antara lain proses pemilu dan prularisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Farhan mengatakan bahwa laporan tersebut jangan dijadikan isapan jempol belaka. Pemuda 23 tahun ini berharap kanal demokrasi tidak hanya dinilai sebatas pemberian suara disaat Pemilu tapi justru ditutup setelah itu. Ia lantas menekankan narasi puisi Wiji Tukul mengenai Peringatan.

“Bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat pak. Beberapa kali demonstrasi besar dan kritik-kritik sudah disampaikan masyarakat untuk menyikapi kebijakan Pemerintah, nyatanya seringkali diabaikan dan direpresi. Keputusan Pemerintah tetap jalan terus walaupun banyak mendapat kritik”

(Sumitro)

Read Previous

Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Virtual Secara Serentak dan Bertahap di Akhir Februari

Read Next

Sukses Hantarkan AMAN di Pilkada 2020, Kaji Latif Putuskan Gabung Gerindra