Fahri Hamzah: Puisi Tikus Mati di Lumbung Padi

Berbagai jenis beras dengan harga bervariatif yang dijual oleh seorang pedagang yang ada di Pasar Rumput, Jakarta Selatan pada hari Jumat (25/8) masih tampak normal mengingat rencana pemerintah untuk menetapkan harga eceran tertinggi beras pada bulan September mendatang. (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)
Berbagai jenis beras dengan harga bervariatif yang dijual oleh seorang pedagang yang ada di Pasar Rumput, Jakarta Selatan pada hari Jumat (25/8) masih tampak normal mengingat rencana pemerintah untuk menetapkan harga eceran tertinggi beras pada bulan September mendatang. (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

daulat.co – Beras bukanlah sekedar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan. Beras adalah soal politik, daya tahan, stamina rakyat, dan kekuasaan.

Bak puisi yang gaungnya menggelegar sekeras halilintar. Seperti untaian syair yang keluar dari ungkapan hati paling dalam. Demikian Fahri Hamzah bersuara keras menyerukan prinsip yang kuat, kedaulatan pangan harus ditegakkan.

“Ada apa di balik simpang siur data beras ini. Waspada, Pak Jokowi, ada tikus mati di lumbung padi,” demikian Fahri Hamzah berseru.

Begitulah Fahri Hamzah menyikapi polemik impor beras antara Menteri Perdagangan dan Dirut Perum Bulog yang semakin krusial, masalah yang bersentuhan dengan keamanan nasional.

“Sejak zaman kerajaan hingga kini, ketersediaan beras jadi salah satu indikator keamanan nasional. Dan peran Dirut Bulog lebih strategis dalam melihat ketersediaan stok daripada Kementerian Perdagangan,” tegas Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.

Ramai dalam perdebatan. Dirut Bulog Budi Waseso telah menolak impor beras karena gudang penyimpanan sudah penuh. Sementara Mendag Enggartiasto Lukita seperti tak mau tahu urusan kapasitas gudang Bulog yang tak kuasa menampung.

Polemik itu jelas memperlihatkan bahwa beras jadi komoditas politik. Apalagi, jelang Pemilu data beras bisa didistorsi untuk kepentingan politik. Pada saat itulah Fahri hadir untuk memihak pada penolakan impor beras.

(M Sahlan)