Etika Penyelenggara Negara, Antara Privat dan Urusan Publik

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie (dok DPR)

Daulat.co – Pakar hukum tata negara Prof. Jimly Asshiddiqie mendorong agar dibuat penyempurnaan aturan tentang etika penyelenggara negara. Sebab pesatnya perkembangan zaman belum bisa diikuti dengan aturan yang pas bagi pejabat publik.

Jimly menjelaskan, ada semacam dilema ketika membahas masalah etika penyelenggara negara. Sebab di satu sisi etika adalah masalah privat dan di sisi lain juga harus dibuka terhadap hal-hal yang terkait masalah publik.

“Etika itu memang menjadi urusan privat tapi jabatan publik ini milik publik. Jadi sudah seharusnya dalam persidangan Mahkamah Etik juga bisa dibuka oleh publik,” ujar Jimly dalam seminar bertajuk “Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi Perilaku Etika Pejabat Publik” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Komplek DPR, Jakarta, Senin (8/10).

Mantan Ketua MK ini menyatakan, sebelumnya sudah ada proses panjang dalam lahirnya MKD DPR. Sebab sebelumnya tidak menggunakan mahkamah melainkan hanya berupa badan kelengkapan.

“Yang ingin saya garisbawahi dalam seminar ini ada upaya untuk menata ulang, memperbaiki dan mengintegrasikan sistem etika bernegara kita,” tegasnya.

Sehingga di akhir penyampaiannya, Jimly menekankan agar ada RUU yang mengatur etika. Ia mendorong RUU ini bisa menjadi prioritas, pembahasan.

(M Sahlan)