2 March 2021, 02:58

Eks Sekretaris MA Nurhadi Sekaligus Menantu Ditetapkan Tersangka KPK

Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Mahkamah Agung 2011-2016 Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyanto (RHE) sebagai tersangka suap terkait pengurusan perkara di MA dalam kurun 2015 – 2016. Nurhadi juga dijerat atas dugaan gratifikasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2019). Dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA, KPK juga menjerat Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka.

“Sehingga KPK meningkatkan melakukan penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni NHD, RHE, dan HS,” ucap Laode.

Dalam kasus ini, Nurhadi dan menantunya itu diduga menerima suap dari Hiendra Soenjoto. Diduga suap itu terkait penanganan dua perkara PT MIT yang bergulir di MA. Adapun dua perkara yang merundung PT MIT di MA yakni, perkara perdata PT. MIT vs
PT. KBN (Persero) dan perkara perdata sengketa saham di PT. MIT.

Atas dugaan tersebut, NHD dan RHE disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana.

Sementara tersangka HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,” terang Saut.

Terkait suap pengurusan perkara perdata PT.MIT melawan
PT.KBN (Persero), tersangka RHE pada awal 2015 menerima 9 lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka HS untuk mengurus perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara
PT MIT dan PT KBN (Persero).

“Proses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan,” terang Saut.

Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut, kata Saut, tersangka RHE menjaminkan 8
lembar cek dari PT. MIT dan 3 lembar cek milik RHE untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 milyar.

“Akan tetapi, kemudian PT. MTI kalah, dan karena pengurusan perkara tersebut gagal maka Tersangka HS meminta kembali 9 lembar cek yang pernah diberikan tersebut,” kata Saut.

Adapun terkait perkara perdata sengketa saham di PT. MIT, tersangka HS pada tahun 2015 digugat atas kepemilikan saham PT.MIT. Kata Saut, perkara perdata itu dimenangkan oleh HS mulai dari tingkat pertama dan banding di Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2016.

Pada periode Juli 2015-Januari 2016 atau ketika perkara gugatan perdata antara HS dan Azhar Umar sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diduga terdapat pemberian uang dari Tersangka HS kepada NHD melalui Tersangka RHE sejumlah total Rp 33,1 miliar.

“Pemberian ini diduga untuk memenangkan HS dalam perkara perdata terkait kepemilikan saham PT.MIT,” ditambahkan Saut.

Lebih lanjut dikatakan Saut, transaksi tersebut dilakukan dalam 45 kali transaksi. KPK menduga pemecahan transaksi tersebut sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan karena nilai transaksi yang begitu
besar.

“Beberapa kali transaksi juga dilakukan melalui rekening staf RHE,” ucapnya.

Terkait gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan, Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014-Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar terkait. Diduga gratifikasi itu terkait penanganan perkara sengketa tanah di tingkat Kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Ditambahkan, penerimaan-penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Nurhadi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. “Sehingga, secara keseluruhan diduga NHD melalui RHE telah menerima janji dalam bentuk sembilan lembar cek dari PT. MTI serta suap atau gratifikasi dengan total Rp 46 miliar,” kata Saut.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengaturan perkara di Mahkamah Agung 2016 lalu. Ketika itu, KPK melakukan OTT yang menjerat Edy Nasution selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pegawai PT Artha Pratama Doddy Aryanto Supeno.

KPK juga menjerat Eddy Sindoro yang merupakan mantan Presiden Komisaris Lippo Group. Setelah melarikan diri ke luar negeri, Eddy menyerahkan diri pada Oktober 2018. Pelarian Eddy Sindoro akhirnya menjerat advokat Lucas atas dugaan perbuatan obstruction of justice.

“Dari perkara inilah kemudian terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar,” tandas Saut. (Rangga Tranggana)

Read Previous

Perpindahan Ibukota Negara Bagian dari Percepatan Transformasi Ekonomi

Read Next

Jadi Tersangka, Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantu Dicegah Pergi ke Luar Negeri