22 January 2021, 14:00

Ekonomi Kreatif Jadi Arus Utama Pembangunan Nasional

daulat.co – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif harus dihidupkan kembali berdampingan dengan sektor pariwisata. Karena selama pandemi virus Corona (Covid-19), sektor ini sempat menurun tajam.

Untuk itu, ia berharap ekonomi kreatif dijadikan bagian dari arus utama (mainstream) pembangunan nasional. Di sisi lain sektor ini bisa juga menyerap banyak tenaga kerja yang berpihak pada nilai seni, budaya Bangsa Indonesia, dan sumber ekonomi lokal.

“Sektor ekonomi kreatif menciptakan lapangan kerja baru yang berpihak pada nilai seni, budaya Bangsa Indonesia, atau sumber daya ekonomi lokal. Untuk itu, perlu mengarusutamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional,” papar Fikri dalam rapat dengar pendapat umum Komisi X DPR RI dengan para pelaku ekonomi kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Politisis PKS ini menyampaikan, para pelaku ekonomi kreatif sengaja diundang Komisi X DPR RI tidak saja untuk memberi masukan, tapi juga perspektif lain bagaimana harus menumbuhkan dan menggeliatkan kembali sektor ekonomi kreatif. Banyak masalah yang dihadapi para pelaku ekonomi kreatif, diantaranya masalah klasik pembiayaan yang sebelum Covid-19 pun sudah bermasalah.

“Komisi X hadir untuk memperkuat kembali industri ekonomi kreatif. Upaya yang kami lakukan adalah berangkat dari beberapa masalah pokok terkait ekonomi kreatif. Perlu penguatan bersama, di antaranya soal pemibiyaan. Bagaimana akses terhadap pembiayaan ekonomi kreatif yang sebelum Covid-19 masih jadi kendala. Tidak ada pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi perbankan maupun non perbankan. Rata-rata tidak punya agunan,” ungkap Fikri.

Mestinya, lanjut Fikri, pembiayaan bagi para palaku ekonomi kretif bisa dibantu dengan agunan berbasis hak kekayaan intelektual. Belum lagi pemasaran produknya juga masih ditemukan hambatan di sana sini. Di sinilah pentingnya menyertakan para pelaku ekonomi kreatif dalam paradigma pembangunan nasional. 

(Muh Nurrohman)

Read Previous

Komisi XI: Pagu Anggaran Kemenkeu 2021 Akan Disetujui Melalui Panja

Read Next

RUU P2APBN 2019 Dilanjutkan ke Tahap Pengambilan Keputusan