9 August 2020, 15:04

Dugaan Korupsi APBDes, Kejari Labuhanbatu Geledah 2 Kantor Kepala Desa

daulat.co – Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menggeledah dua lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes pada Desa Perkebunan Halimbe Tahun Anggaran 2019 dan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes pada Desa Bulungihit Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019.

Dari penggeledahan pada Rabu (29/7/2020) ini, Tim Jaksa Penyidik yang didukung bidang intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan kasus tersebut.

Adapun dua tempat yang digeledah itu yaitu Kantor Kades Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, Labuhanbatu Utara terkait perkara dugaan tipikor dalam pengelolaan APBDes pada Desa Perkebunan Halimbe TA 2019 dan di Kantor Kades Bulungihit Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes pada Desa Bulungihit TA. 2016 s/d 2019.

Penggeledahan di Kantor Kepala Desa Blungihit dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor: PRINT-01/L.2.18/F.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Nomor: 10/PGD/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN tanggal 27 Juli 2020.

Sementara penggeladahan di Kantor Kepala Desa Perkebuan Halimbe dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Nomor: PRINT-02/L.2.18/F.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Nomor: 11/PGD/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN tanggal 27 Juli 2020.

Penggeledahan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19. Di antaranya dengan memperhatikan jarak, menggunakan masker, sarung tangan serta selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah kegiatan.

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Desa Perkebunan Halimbe dan Desa Bulungihit ini merupakan hasil pengembangan laporan masyarakat yang sudah dilakukan penyelidikan sejak bulan Juni 2020 kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Juli 2020.

Terkait pengeloaan APBDes Blungihit TA. 2016 s/d 2019 diduga negara dirugikan sebesar 900 juta. Sedangkan terkait tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes pada Desa Perkebunan Halimbe diduga merugikan keuangan negara sebesar 500 juta.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Upaya PK Joko Tjandra Kandas di PN Jaksel

Read Next

ADPPI: Tak Boleh Ada Cost Recovery dalam Pengusahaan Panas Bumi untuk PLTP