3 March 2021, 02:50

Diusulkan Menag, Menkeu Segera Telaah PTKI, Pesantren & Madrasah Swasta Bisa Akses SBSN

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kepada Menkeu Sri Mulyani agar perguruan tinggi Islam swasta, pesantren dan madrasah swasta bisa mengakses skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - dok Kemenag

Menag Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kepada Menkeu Sri Mulyani agar perguruan tinggi Islam swasta, pesantren dan madrasah swasta bisa mengakses skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) – dok Kemenag

daulat.co – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar perguruan tinggi Islam swasta, pesantren dan madrasah swasta bisa mengakses skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sebab kontribusi mereka ini sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menag menyampaikan usulan demikian usai paparan proyek SBSN Kementerian Agama 2020 dalam gelaran Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN yang digelar secara daring, Rabu 20 Januari 2021.

“Harapan kami kemungkinan proyek SBSN bisa diakses oleh perguruan tinggi agama Islam swasta, pondok pesantren dan madrasah swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Karena, lembaga ini memiliki kontrbusi dalam mencerdaskan anak bangsa,” kata Menag.

Menurutnya, jumlah madrasah negeri dan swasta di Indonesia sangat jauh. Jumlah madrasah negeri hanya 2018, sementara madrasah swasta mencapai 82 ribu lebih. Hal itu juga perlu mendapat perhatian agar mereka bisa mengakses SBSN, khususnya bagi pesantren yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan.

“Semoga Ibu Menteri Keuangan bisa mencarikan solusi terkait ini,” harap Gus Yaqut.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik masukan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait perguruan tinggi Islam, pesantren dan madrasah bisa mengakses proyek SBSN. Kata dia, usulan itu sangat berharga dan akan ditelaah Kemenkeu.

“Masukan dari Menteri Agama akan kami catat dan kami telaah. Masukan ini sangat berharga dan kami akan lihat dari berbagai peraturan apakah bisa diberikan dan dilakukan sesuai mekanisme,” kata Menkeu Sri Mulyani

Secara prinsip tidak ada perbedaan, lanjut dia, yang paling penting proyeknya ada dan bagaimana skemanya apakah dihibahkan atau menggunakan skema lain akan ditelaah.

Sekedar diketahui, Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN 2021 yang digelar Kemenag mengusung tema ‘Membangun Negeri di Tengah Pandemi’. Kegiatan diikuti sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, di antaranya Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Mentri KLH dan Menteri Bappenas.

Menag Yaqut Cholil Qoumas sendiri dalam kesempatan itu didampingi Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag.

(M Nurrohman)

Read Previous

Hore, Keringanan UKT PTKIN Diperpanjang Kemenag

Read Next

Komjen Listyo Sigit Tegaskan Komitmennya Bawa Polri ke Depan Lebih Baik Melalui PRESISI