11 April 2021, 10:48

Dituntut 3 Tahun Bui, KPK Minta Direktur PT DPPP Suharjito Bongkar Pihak Lain

Penyidik KPK merapikan uang sebanyak Rp 52,5 Miliar yang disita dalam pengembangan kasus suap benih lobster (Foto: daulat.co/Rangga Tranggana)

Penyidik KPK merapikan uang sebanyak Rp 52,5 Miliar yang disita dalam pengembangan kasus suap benih lobster (Foto: daulat.co/Rangga Tranggana)

daulat.co – Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman tiga tahun penjara. Suharjito juga dituntut hukuman denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suharjito penjara selama 3 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa KPK, Siswandono saat membacakan surat tuntutan terdakwa Suharjito, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Menurut jaksa, Suharjito terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yakni menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo senilai total Rp 2,146 miliar yang terdiri dari 103 ribu dolar AS atau setara Rp 1,44 miliar dan Rp 706.055.440.

Pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang, yakni Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas  Safri, Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas  Andreau Pribadi Misanta, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf istri Edhy, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK).

Adapun pemberian uang itu untuk mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Selain itu terkait perizinan budidaya benih lobster. Atas dugaan perbuatan itu, Suharjito dituntut  dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara berlanjut,” ujar jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Suharjito dinilai tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Hal Meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, memberikan keterangan secara signifikan,” tutur jaksa.

Dalam tuntutan ini, jaksa KPK mengabulkan permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan terdakwa Suharjito. Dikatakan Jaksa, alasan dikabulkannya permintaan JC itu lantaran Suharjito membantu dan bersikap terus terang dalam membongkar detail perkara.

Namun demikian, kata jaksa, surat ketetapan KPK terkait JC itu akan diberikan setelah Suharjito memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa lain.

“Setelah dilakukan kajian dan pertimbangan selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, kami berpendapat bahwa terdakwa telah berterus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan serta membuka keterlibatan pihak lain di dalam perkara ini, maka permohonan terdakwa dikabulkan,” ungkap jaksa.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kabar Gembira! Arab Saudi Buka Izin Umroh Secara Terbatas, Catat Nih Syarat-syaratnya

Read Next

Kemenag Terima Aset Rampasan Dari Terpidana Korupsi Fuad Amin Senilai Rp13,2 Miliar Melalui KPK