Developmentalism Itu Kini Bernama Infrastruktur

Sejumlah anak berenang di kolam air mancur, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017). Kurangnnya fasilitas umum lahan bermain, menyebabkan mereka memanfaatkan fasilitas air mancur taman kota untuk bermain.
Sejumlah anak berenang di kolam air mancur, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017). Kurangnnya fasilitas umum lahan bermain, menyebabkan mereka memanfaatkan fasilitas air mancur taman kota untuk bermain.

BERBAGAI perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol direncanakan dengan sengaja yang kesemuanya berorientasi hanya untuk mendukung mobilitas ekspor dan impor kapital milik rejim neoliberalisme yang komandannya adalah SMI (Sri Mulyani Indrawati).

Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, di jaman kolonial dulu yang membangun ‘Jalan Raya Pos’ dengan korban jiwa ribuan orang Pribumi Indonesia.

Melalui skema program Kerja Sama Pembiayaan Swasta (KPS/KPBU) dengan bentuk kerja sama utang negara maupun swasta asing dan asong lokal secara langsung, pembangunan infrastruktur yang mengatasnamakan kebutuhan rakyat dan dibangun atas dasar skema liberalisasi aset publik yang disembunyikan dalam skema tersebut.

Akibat dari program itu bisa dipastikan kedepan penghapusan subsidi masyarakat dan pengurangan jaminan sosial akan semakin brutal dilakukan oleh rejim ini seiring dengan pembangunan infrastruktur.

Rejim jalan Tol Jokowi bersama ideolog ekonominya yang neoliberal yaitu SMI dan Darmin Nasution telah melakukan beberapa kejahatan terlegalisasi. Yakni menumpuk utang luar negeri dan menerbitkan surat utang sebesar-besarnya untuk dipergunakan agar terjadi akumulasi kapital asing dan asong swasta lokal.

Dan, atas nama peraturan neoliberal memungut pendapatan lewat skenario berbagai aturan pajak kepada masyarakat yang sudah lemah daya belinya. Pada gilirannya mengakibatkan harga-harga barang konsumsi melambung dan menerapkan bunga tinggi untuk mendapatkan uang agar tetap bisa bayar utang kemudian menghapus subsidi bagi rakyat terutama di sektor energi.

Di sisi lain memberikan subsidi bagi sektor corporate swasta besar lewat fasilitas kredit, pemerintah mengeruk untung dengan menjual BBM mahal, listrik mahal, jalan tol mahal, pendidikan mahal dan kesehatan mahal. Sungguh tidak adil!

Dukungan rezim neoliberal Jokowi dan SMI terhadap skema ini juga sangat total. Berbagai skema percepatan agar pembangunan infrastruktur segera dijalankan telah dilakukan. Contohnya pembentukan Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang tugasnya sebagai ‘User’ dalam proyek prioritas infrastruktur guna melancarkan kepentingan kaum neoliberalisme.

Begitulah watak mereka dan ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan ekonomi yang mereka hasilkan sangat konservatif, tidak ada terobosan dan nihil inovasi. Tidak aneh bila duet SMI dan Darmin ini prestasinya mentok diangka pertumbuhan 5 persen plus nol koma sekian dan tidak ada relevansinya progresifitas utang dengan kesejahteraan rakyat dan daya beli.

Sementara, ketika panik SMI sibuk mengutak-atik APBN dan akhirnya dipilih dengan menerapkan austerity alias pengetatan belanja. Caranya dengan pemotongan anggaran termasuk belanja yang menjadi kewajiban pemerintah kepada rakyatnya yang dengan propaganda mereka disebut dengan istilah ‘subsidi’.

Akibatnya, berbagai harga kebutuhan dasar meroket seperti Gas LPG 3 kg dan sering kali langka dipasaran, listrik dan BBM karena komoditas ini adalah ‘cost driver’ maka segera menjadi pemicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Tentu saja, yang paling berat adalah rakyat miskin dan nyaris miskin. Kelompok yang nyaris ini pun akhirnya tergelincir menjadi miskin sebagaimana dirilis BPS beberapa waktu lalu (termasuk data pertumbuhan ekonomi kuartal ke-2 tahun 2017) dan jelas saja setelah itu masyarakat komplain dan marah. Namun SMI malah berargumen dengan menuding masyarakat memiliki mental gratisan.

Pembangunan itu sejatinya bisa mengubah keadaan dan memajukan Bangsa, memperkuat daya beli, memperbanyak daya serap tenaga kerja, memaksimalkan produksi dan mengembangkan added value ketika dilandasi oleh ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Waspadalah!!

Satyo Purwanto, Sekretaris Jenderal ProDEM