9 August 2020, 16:07

Data Telkomsel Bobol: Rekruitmen Komisaris, Direksi & Karyawan BUMN Musti Libatkan BPIP dan BIN

BARESKRIM Polri akhirnya menangkap pembobol sistem security dan data pribadi milik pegiat medsos Denny Siregar. Tersangka FPH (27) adalah karyawan outsourcing Telkomsel di Surabaya.

Opini yang berkembang di publik, pegawai outsourcing itu punya hubungan khusus dengan Wahyu Budi Laksono pemilik akun @opposite6890 yg getol menyerang pemerintah dan memiliki hubungan dengan kelompok anti Pancasila.

Jika benar opini publik itu maka pembobol data Denny Siregar itu tidak bisa anggap sebagai kasus kriminal biasa saja. Bagaimana jika yang dibobol itu data pejabat negara yang strategis yang dijual ke negara lain atau data itu digunakan untuk kepentingan kelompok politik- ideologi lain ?

Makanya melihat kasus pembobol sistem security dan data Denny Siregar ini jangan dianggap biasa saja. Kejahatan yg dilakukan oleh tersangka FPH Katagorinya sangat berbahaya bagi  sistem keamanan dan kerahasiaan data warganegara yang dikelola oleh Telkomsel anak perusahaan PT Telkom BUMN milik negara.

Disini pentingnya Menteri BUMN Erick Thohir menempatkan Komisaris dari TNI Polri dan ASN di BUMN. Tujuannya tidak sekedar mengawasi dari aspek bisnis tetapi juga mengawasi perilaku para karyawan seperti FPH yang memanfaatkan BUMN untuk kepentingan politik yang tidak sejalan dengan ideologi  Negara Republik Indonesia.

Ke depan sistem rekrutmen komisaris, direksi dan karyawan BUMN nampaknya perlu dirubah tidak lagi hanya berdasar pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tetapi perlu melibatkan institusi seperti BPIP dan BIN untuk memastikan calon komisaris, direksi dan karyawan itu satu misi dan visi dengan pemerintah dan konstitusi negara yakni UUD 1945.

Bagi pihak Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Bareskrim Polri, menyidik kasus pembobol data Denny Siregar ini seperti menyelidiki kasus kriminal biasa. Kasus pembobol data karyawan outsourcing Telkomsel Surabaya ini kasus kriminal luar biasa karena menyangkut kerahasiaan dan keamanan data warga negara.

Karenanya, Bareskrim Polri harus membongkar tuntas adanya hubungan khusus antara FPH dengan pemilik akun opposite serta pihak lain yang berada dibelakang mereka.

Jakarta, 12 Juli 2020


Dedy Mawardi
Sekretaris Jenderal
Seknas Jokowi

Read Previous

Ini Pedoman Penyelenggaraan Seleksi CAT Terbaru Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19

Read Next

KPK Tetapkan Tersangka Baru Hasil Pengembangan Perkara Adik Zulkifli Hasan