26 May 2020, 07:23

Dan, Lemak Pun Mengapung Pada Secangkir Susu

Secangkir kopi

Secangkir kopi

daulat.co – Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Rachland Nashidik mengkritisi kebijakan Pemerintah yang menunjuk perusahaan milik stafsus presiden menjadi salah satu mitra pelatihan online beranggaran Rp. 5.6 Triliun, dari total anggaran Rp 20 Triliun dalam program Kartu Prakerja.

“Total ada 8 perusahaan aplikator yang ditunjuk pemerintah menjadi mitra. Jika dibagi, masing masing perusahaan berpotensi meraup duit dari program ini sebesar Rp. 700 Miliar,” tegas Rachland

Menurutnya, penunjukan pada perusahaan stafsus presiden tidak lebih dari lemak yang mengapung di secangkir susu. Lemak itu cuma bagian dari susu. Penunjukan perusahaan stafsus itu cuma bagian dari kepercayaan diri pemerintah bahwa kekuasaannya mengatasi hukum.

“Apalagi tafsirnya bila duit negara bisa digelontorkan pada pihak pihak cuma berdasarkan kedekatannya dengan kekuasaan? Jelas tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya,” ucap Rachland.

Politisi Partai Demokrat itu menyebut jika saat ini ada rasa percaya diri yang tinggi sehingga pemerintah tidak merasa perlu bermain halus. Sebab perusahaan milik Stafsus Presiden pun kemudian ditunjuk tanpa ragu.

Kepercayaan diri itu, lanjut dia, bersumber pada pasal “kekebalan hukum” dalam Perppu Covid-19 (Perppu Nomor 1 Tahun 2020). Dimana dalam aturan itu disebutkan “biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara”.

“Dan ‘pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik’,” ucap Rachland.

Dilanjutkan dia, Perppu Covid-19 sebenarnya adalah refleksi kekuasaan absolut. Saat ini, hal itu bisa disaksikan dalam cara pemerintah memperlakukan hak budget.

Hak ini adalah salah satu dari sejumlah ciri utama negara demokrasi, disamping adanya pemilu bebas serta jaminan atas hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

“Hak budget ini punya beberapa variasi, namun di semua negara demokrasi, prinsipnya sama: Anggaran negara diputuskan bersama oleh Pemerintah dan Wakil Rakyat,” tuturnya.

Lain hal dengan Indonesia saat ini, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu memberi jalan bagi pemerintah untuk menetapkan anggaran sendirian – tanpa persetujuan DPR. Hal ini bukan saja merampas hak kontrol DPR namun juga menempatkan posisi yang sejajar Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dengan negara totaliter.

“Secara substansial menempatkan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi sejajar dengan negara negara totaliter atau fasistis yang tersisa di planet bumi,” pungkas Rachland Nashidik.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Politisi PAN Apresiasi Peniadaan THR DPR & Pejabat

Read Next

Terima Sumbangan Masker, Bupati Pemalang Ingatkan Protokol Kesehatan Untuk Cegah Covid-19