Dalam Forum Resmi, DPR Desak KPK Usut Kemenkumham Terkait OTT Kalapas Sukamiskin

Tersangka mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin,Wahid Husein turun dari mobil tahanan mengenakan rompi oranye setibanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (23/7) untuk menjalani pemeriksaan. Wahid Husein menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan setelah atas kasus dugaan suap di Lapas Sukamiskin (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

Daulat.co – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut Kementerian Hukum dan HAM menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung.

Sebab menurutnya pemberian izin dan permintaan fasilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) biasanya atas sepengetahuan Kemenkum HAM. Hal itu disampaikan Suddin di hadapan Pimpinan KPK saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin 23 Juli 2018.

Disebutkan, OTT terhadap Kalapas Sukamiskin selalu menimbulkan pertanyaan atas peran orang-orang di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkum HAM. Ini juga, kata dia, bukan lagu baru. Sudah jadi rahasia umum selalu permainan antara otoritas Lapas dengan para narapidanya.

Jual beli kamar mewah dengan segala fasilitas mewahnya sering didengar masyarakat. Dan KPK pun akhirnya mengungkap temuan ini dalam OTT beberapa waktu lalu.

“Masalah Lapas Sukamiskin sudah lagu lama. Alhamdulillah KPK mengambil tindakan itu. Kementerian Hukum dan HAM perlu diusut pula,” harap Anggota F-Hanura DPR itu.

Dalam penilaian Sudding, kemungkinan besar Kalapas Sukamiskin tidak bermain sendiri. Pejabat di atasnya perlu diungkap pula agar skandal di Lapas Sukamiskin bisa diusut tuntas hingga ke akar masalahnya.

“Ada indikasi kuat, pemberian izin dan fasilitas terhadap para narapidana itu atas sepengetahuan kementerian. Saya kira harus ada yang bertanggung soal Kalapas Sukamiskin ini,” tutupnya.

(M Abdurrahman)