29 October 2020, 09:55

Coblos Tanda Gambar, Pilkades Serentak 28 Desa di Pemalang Tidak Gunakan e-Voting

daulat.co – Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang diputuskan tidak menggunakan sistem pemilihan elektronik atau e-Voting. Pilkades menggunakan sistem pemilihan konvensional atau pencoblosan tanda gambar calon kepala desa.

Rencananya, Pilkades Serentak pada 28 Desa digelar pada tanggal 27 Desember 2020. Pilkades tidak dilakukan penundaan atau pengunduran waktu pelaksanaan, karena digelar setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pemalang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Pemalang baru-baru ini mengakui sistem pemilihan menggunakan e-Voting mempunyai beberapa kelebihan seperti kecepatan, kemudahan sekaligus meminimalisir potensi kecurangan. Pemalang sendiri pernah menggunakan model e-Voting pada Pilkades di 172 desa sebelumnya.

“Ketersediaan alat dan kesiapan dinas-dinas yang mengampu seperti Diskominfo dan sebagainya harus benar-benar ada ketersediaan anggaran. Sementara kita tahu sendiri ada banyak refocusing anggaran APBD yang diprioritaskan untuk penanganan Covid-19,” kata Kabid Pemdes Dispermades Bagus Sutopo.

Sistem e-Voting juga membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat desa. Permasalahannya sosialisasi di masa pandemi ini tidak bisa berjalan maksimal, karena secara aturan pertemuan dan pengumpulan massa juga dibatasi.

“Ini (bisa) menjadi persoalaan baru di TPS dan memungkinkan terjadi penumpukan massa disana. Harapan kami dengan kebijakan tersebut adalah agar tidak ada klaster baru penyebaran Covid-19 atau klaster Pilkades,” katanya.

Dasar aturan secara tertulis penggunaan sistem coblosan juga tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pemalang No 141/450 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang.

“Pada poin kedua yakni pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai validasi tanda bukti kehadiran pemilih,” katanya.

Pemilihan Kepala Desa di salah satu desa di Kecamatan Ulujami, Pemalang Tahun 2009

Terpisah, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sukendro menambahkan, belum lama ini pihaknya mengikuti rapat koordinasi mengenai penyelenggaraan Pilkades di 28 desa. Dimana dalam rapat tersebut diputuskan Pilkades menggunakan sistem konvensional.

“Diputuskan secara manual, tidak e-Voting, karena sarana dan prasarananya belum siap dan ada tuntutan atau semacam permintaan dari berbagai komponen masyarakat agar Pilkades digelar kembali secara manual,” kata Sukendro kepada daulat.co, Kamis 15 Oktober 2020.

Seperti halnya Bagus Sutopo, ia mengakui jika sistem pemilihan menggunakan e-Voting mempunyai berbagai kelebihan. Dimana masyarakat cenderung kondusif, proses pemilihan lebih cepat dan dari sisi keamanannya lebih terjamin karena by system.

“Sebenarnya enak yang e-voting, cenderung kondusif, lebih cepat, sisi keamanannya lebih terjamin karena sudah by system. Kalau ada main-main itu kemungkinan dari panitianya. Kalau manual kan banyak lubangnya,” ucap dia.

Namun, sekali lagi, karena sarana dan prasarana kurang siap serta ada permintaan dari masyarakat, akhirnya diputuskan menggunakan sistem pemilihan konvensional.

“Masyarakat menghendaki manual, biar lebih guyub, lebih gayeng,” pungkas Sukendro.

(Sumitro)

Read Previous

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Global “Pengurangan Risiko Bencana”

Read Next

Lulusan PKN STAN Harus Mampu Jaga Integritas