24 November 2020, 22:41

Cawe-cawe Pilkada Serentak 2020, 362 ASN Dijatuhi Sanksi Tegas

daulat.co – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjatuhkan sanksi terhadap 362 Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terlihat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak Tahun 2020 per 5 November 2020. Sanksi sudah dijatuhkan setelah BKN menggelar koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Ke-362 ASN, disampaikan BKN dalam keterangan tertulisnya, Rabu 11 November 2020, sudah ditindaklanjuti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Yakni dengan merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),  Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SKB tersebut, dikatakan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru, berisi tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kita jaga sebagai bentuk konsistensi kita dalam pelaksanaan SKB,” tegas Otok Kuswandaru pada rapat daring tindakan penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada dan pengenalan aplikasi penanganan netralitas ASN.

Rapat daring diikuti perwakilan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas, Kepala Kantor Regional (Kanreg) BKN I sd XIV, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN dan diselenggarakan pada 4-5 November 2020.

Data pelanggaran netralitas ASN lainnya menyebutkan bahwa sejumlah 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar, telah mendapat rekomendasi dari KASN. Sementara 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi dan data kepegawaian diblokir.

Selanjutnya tercatat 5 TOP instansi kategori pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK dan mendapat rekomendasi KASN, di antaranya 56 ASN untuk Kabupaten Purbalingga, 33 ASN untuk Kabupaten Wakatobi, 24 ASN untuk Kabupaten Bima, 23 ASN untuk Kabupaten Halmahera Selatan dan 21 ASN untuk Kabupaten Kediri.

Sementara TOP 5 Jabatan ASN kategori pelanggaran dan mendapat rekomendasi dari KASN terdiri dari 25.7 persen Jabatan Fungsional, 22.8 persen JPT, 14.6 persen Administrator, 12.9 persen Pelaksana, dan 11.5 persen Camat/Lurah.

BKN menyebutkan sebaran wilayah ASN yang data kepegawaiannya telah diblokir, yakni 4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan, 4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru, 2 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang, 28 ASN untuk wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar, 3 ASN untuk wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya, 7 ASN untuk wilayah kerja Kanreg X BKN Denpasar dan 3 ASN untuk wilayah kerja Kanreg IX BKN Jayapura.

Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Bambang Hari Samasto menambahkan bahwa netralitas ASN merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif, yaitu ASN sebagai Pelaksana Kebijakan, Pelayan Publik dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia juga menekankan jangan sampai ada persepsi PNS jika melanggar netralitas itu tidak apa – apa, karenanya, hal ini merupakan cara efektif agar pelanggaran netralitas oleh PNS dapat diminimalisir.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Pengurus DPD II Pemalang Sebut Ketua Golkar Taman Berjiwa Ksatria, Bukan Pengecut

Read Next

KPK Isyaratkan Jerat Tersangka Baru Korupsi Asuransi Jasindo