Catatan Akhir Pekan: Jokowi Dalam Jebakan Premium

M Izzul Muslimin
M Izzul Muslimin

DRAMA kenaikan premium yang dibatalkan dalam tempo kurang dari 1 jam menarik perhatian. Menteri ESDM Ignatius Jonan awalnya menyampaikan kabar dalam sebuah konperensi pers bahwa pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar premium menjadi 7.000 rupiah. Namun belum satu jam, beredar press rilis dari Menteri ESDM bahwa rencana kenaikan premium dibatalkan.

Pada saat menaikkan premium maupun saat pembatalan, Menteri Jonan mengatakan bahwa itu sesuai arahan Presiden. Artinya, Jonan tidak berjalan sendiri atau inisiatif sendiri. Dan memang dalam hal menaikkan premium, Jonan seharusnya meminta arahan Presiden Jokowi.

Sebab, premium dan solar adalah bahan bakar bersubsidi yang harganya harus berdasar ketetapan pemerintah. Berbeda dengan pertalite ataupun pertamax yang dapat berubah harga oleh Pertamina tanpa melalui izin pemerintah. Karena itu, kebijakan menaikkan premium pasti sudah dibicarakan matang dengan Presiden Jokowi. Tapi, mengapa baru diumumkan tidak sampai satu jam tiba-tiba dibatalkan?

Tampaknya Presiden Jokowi mengalami keraguan soal kebijakan menaikkan premium. Jokowi menghadapi dilema yang cukup pelik. Jika premium tidak dinaikkan sekarang, maka Pertamina sebagai BUMN operator penjualan BBM akan terus mengalami kerugian karena saat ini harga minyak mentah dunia terus merangsek naik, sementara dolar sebagai alat transaksi pembelian impor minyak juga mengalami kenaikan.

Jadi Pertamina mengalami dobel kerugian. Pertamina rugi karena selisih harga subsidi pemerintah dengan nilai kenaikan minyak dan dolar menjadi beban Pertamina. Jika pemerintah menaikkan harga premium maka Pertamina dapat menurunkan kerugian tersebut. Namun Presiden Jokowi menyadari bahwa jika terjadi kenaikan harga premium pasti akan disambut negatif oleh rakyat.

Kondisi perekonomian yang sedang tidak baik akan semakin berat dirasakan rakyat karena dengan kenaikan premium akan diikuti pula oleh kenaikan harga komoditas lainnya. Kondisi inilah yang membuat Jokowi ragu. Karena menaikkan harga premium jelas akan mempengaruhi elektabilitas Jokowi jadi negatif.

Tetapi Jokowi memang harus segera menaikkan harga premium. Selisih harga premium yang jauh dengan pertamax dan pertalite yang sudah dinaikkan harganya (Rabu, 10 Oktober 2018) akan memicu kelangkaan premium karena banyak masyarakat yang beralih ke premium ketimbang membeli pertamax atau pertalite. Demikian juga bila harga premium jauh lebih murah dari harga bahan bakar sejenis di pasaran luar negeri, maka akan timbul kerawanan yaitu upaya penyelundupan premium ke luar negeri.

Namun ada permasalahan yang lebih pelik jika Jokowi tidak segera menaikkan premium. Jika Jokowi tidak segera menaikkan harga premium dalam waktu dekat, maka Jokowi akan kehilangan momentum untuk bisa mengendalikan harga premium di APBN tahun 2019. Mengapa demikian? Sebab menaikkan harga premium mendekati pelaksanaan Pemilu April 2019 jelas akan semakin membuat pemerintahan Jokowi tidak populer.

Sementara berdasarkan beberapa prediksi para pakar, mengharapkan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar turun dalam satu tahun ini sangatlah mustahil. Jika kondisinya dibiarkan demikian maka anggaran pemerintah akan semakin tergerus hanya untuk mensubsidi BBM.

Kondisi seperti ini pernah dialami oleh Pemerintahan SBY pada tahun 2008. Tahun 2008 harga minyak dunia sedang meroket. Pemerintah tidak punya pilihan kecuali menaikkan harga BBM. Jika tidak maka subsidi BBM akan menggerus APBN. Namun SBY ragu untuk menaikkan harga BBM karena khawatir popularitasnya jatuh.

Padahal 2009 ada Pemilu Presiden. Hampir satu bulan SBY menunda keputusan menaikkan harga BBM. Tidak ada pemerintahan yang senang saat akan menaikkan harga BBM. Menaikkan harga BBM adalah ibarat menelan pil pahit. Jadi, menaikkan BBM adalah alternatif terakhir ketika tidak ada pilihan lain yang bisa mengatasinya.

SBY yang dikenal sangat memperhatikan isu dan persepsi yang berkembang di publik toh akhirnya memilih opsi menaikkan BBM. Menteri ESDM pada waktu itu Purnomo Yusgiantoro mengumumkan kenaikan BBM pada Jumat malam tanggal 23 Mei 2008. Setelah SBY menaikkan BBM demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana.

Namun akibat kebijakan yang tidak populer itu pemerintahan SBY berhasil menyelamatkan keuangan negara. SBY memiliki ruang yang cukup untuk mengelola APBN sehingga bisa menggerakkan roda pemerintahan. SBY pun mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai antisipasi kenaikan BBM.

Sayangnya, setelah harga minyak dunia beranjak turun, SBY dua kali menurunkan harga BBM dan tetap menyalurkan BLT hingga menjelang Pemilu 2019. Padahal jika harga BBM tidak diturunkan pemerintah bisa mengalihkan subsidi BBM untuk memacu pembangunan dan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Menjelang Pilpres 2009 SBY menurunkan harga BBM dan tetap melanjutkan BLT untuk mendapatkan simpati rakyat. Dengan kebijakan tersebut, akhirnya di periode yang kedua SBY terjebak kembali dengan masalah subsidi BBM.

Apa yang menjadi problem pemerintah SBY sebenarnya telah dikoreksi oleh Jokowi dengan keberanian mengurangi subsidi BBM di saat awal pemerintahannya. Akibatnya Jokowi punya anggaran yang cukup untuk mewujudkan janjinya meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Sayangnya Jokowi terlalu berambisi dengan pembangunan infrastruktur dan cenderung mengabaikan keseimbangan pembangunan di bidang yang lain. Pertumbuhan ekononi yang dijanjikan Jokowi sebesar 7% akhirnya tidak tercapai. Jokowi bahkan terjebak dengan hutang yang cukup besar, meskipun dengan kamuflase melalui hutang BUMN (4000an triliun rupiah) sehingga tidak terlihat dalam APBN.

Ketika terjadi gejolak ekonomi global yang berkepanjangan, Jokowi menghadapi problema pengendalian anggaran yang serba sulit. Ibarat seorang yang menggunakan selimut kekecilan, kalau ditarik ke atas kaki tidak tertutup, ditarik ke bawah kepala dan dada tidak terselimuti.

Di akhir periode kekuasaannya Jokowi justru terjebak kepada kebijakan populis karena mendekati Pilpres 2019. Anggaran negara lebih banyak untuk hal-hal yang bersifat mercusuar dan pencitraan. Salah satu persoalan yang saat ini menjadi masalah Jokowi adalah soal subsidi BBM.

Mengurangi subsidi dengan cara menaikkan harga BBM bersubsidi adalah keniscayaan jika ingin keuangan negara menjadi lebih longgar. Tapi Jokowi terjebak dalam populisme sehingga khawatir dirinya bakal jatuh popularitasnya jika menaikkan harga premium. Tapi jika ini tidak dilakukan, maka pelan tapi pasti Jokowi akan terlilit ketatnya anggaran negara yang pada akhirnya akan mengantarnya kepada kejatuhan. Wallahu a’lam.

Muhammad Izzul Muslimin
Koordinator Presidium Aliansi Pencerah Indonesia