2 March 2021, 02:37

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan 3 Anak Buah Jadi Tersangka Suap Proyek

daulat.co – Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (SFI) akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Saiful bersama lima orang lainnya dijerat sebagai tersangka terkait dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.

Penetapan tersebut merupakan hasil gelar perkara pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di Sidoarjo pada Selasa, 7 Januari 2020. Saiful merupakan satu dari 11 orang yang diamankan dalam OTT tersebut.

Selain Saiful, KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Sidoarjo, Judi Tetrahastoto, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji serta dua pihak swasta yakni Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.

Ibnu dan Totok, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1/2020), dijerat atas dugaan pemberi suap. Sementara Saiful dan anak buahnya dijerat atas dugaan penerima suap.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 6 orang tersangka,” ucapnya.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini, kata Alex, sapaan Alexander Marwata, total uang yang diamankan KPK adalah Rp 1.813.300.000. “KPK akan mendalami lebih lanjut terkait dengan hubungan barang bukti uang dalam perkara ini,” ujar Alex.

Terkait konstruksi lerkara, ungkap Alex, Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo melakukan pengadaan beberapa proyek pada tahun 2019. Nah, Ibnu Ghopur adalah salah satu kontraktor yang mengikuti pengadaan untuk
proyek-proyek tersebut.

“Sekitar bulan Juli 2019, IGR melapor ke Bupati SSI bahwa ada proyek yang ia inginkan namun ada proses sanggahan dalam pengadaannya, sehingga ia bisa tidak mendapatkan proyek tersebut,” ujar dia.

Ibnu Ghopur, kata Alex, meminta kepada Saiful untuk tidak menanggapi sanggahan tersebut dan memenangkan pihaknya dalam Proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar. Sekitar bulan Agustus-September 2019, IGR melalui beberapa perusahaan memenangkan 4 proyek, yaitu:

  1. Proyek Pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 13,4 miliar.
  2. Proyek pembangunan Pasar Porong Rp17,5 miliar.

3 Proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp21,5 miliar.

  1. Proyek peningkatan Afv. Karag Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran senilai
    Rp 5,5 miliar

“Setelah menerima termin pembayaran, IGR bersama TSM diduga memberikan sejumlah fee kepada beberapa pihak di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,” tutur dia.

Menurut Alex, ini merupakan penerimaan yang sudah terjadi sebelum OTT dilakukan pada 7 Januari 2020, yaitu:

a. SSA selaku Kabag ULP diduga menerima sebesar Rp 300 juta pada akhir September. Sebanyak Rp 200 juta diantaranya diberikan kepada Bupati SFI pada Oktober 2019.

b. Kepada JTE selaku PPK sebesar Rp240 juta

c. Kepada SST selaku Kadis PU dan BMSDA sebesar Rp 200 juta pada 3 Januari 2020.

“Pada tanggal 7 Januari 2020, IGR diduga menyerahkan fee proyek kepada SSI, Bupati Sidoarjo sebesar Rp 350 juta dalam tas ransel melalui N, ajudan bupati di rumah dinas Bupati,” ucap Alex.

Atas perbuatannya, Saiful, Sunarti Setyaningsih, Judi Tetrahastoto dan Sanadjihitu Sangadji yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Ibnu dan Totok yang diduga pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Kami sangat prihatin dan miris harus mengawali tahun ini dengan informasi kegiatan tangkap tangan terhadap Kepala Daerah di Sidoarjo, Jawa Timur. Apalagi perkara ini merupakan kasus suap yang terkait dengan proyek infrastruktur yang awalnya diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat, namun justru dijadikan bancakan korupsi,” tandas Alex.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Ketua KPU Benarkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Ditangkap KPK

Read Next

Kemenag Akan Perkuat Bahasa Asing Siswa Madrasah