27 January 2021, 19:44

BPK Harus Audit Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan, KPK Didesak Turun Tangan

Pulau Wisata Gili Trawangan

daulat.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan audit investigasi terkait pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan jika hasil dari audit tersebut ditemukan kerugian negara.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” ucap Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih  kepada wartawan pada Minggu (22/11/2020).

Keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut harus diusut. KPK bersama Kejaksaan Tinggi NTB selayaknya, meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan, untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Ombudsman menyatakan, KPK bisa melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Apalagi, kata dia, Firli Bahuri selaku Ketua KPK sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB.

Oleh karena itu, Firli memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut. “Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” ucap dia.

Sebelumnya KPK telah meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB agar memberikan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk menyelesaikan lahan yang dikelola GTI. Namun, hingga kini belum juga direspon Pemprop NTB. Sementara, Kejaksaan Tinggi NTB sudah mengirimkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemerintah Provinsi yang dikelola PT GTI, menyangkut perjanjian yang ditandatangani antara PT GTI dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Alamsyah mengatakan, Ombudsman bisa saja mengawasi persoalan ini jika ada pihak yang melaporkan. Namun demikian, KPK sudah turun tangan untuk membantu menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di Gili Trawangan Indah.

“Bisa (Ombudsman mengawasi), jika ada yang melapor. Tapi kan sudah ditangani KPK. Kita lihat sajalah. Kerugian negara itu domainnya BPK dan KPK,” tutur dia.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyarankan agar KPK langsung mengusut soal pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Persoalan pengelolaan lahan milik Pemerintah Provinsi NTB momentum bagi KPK untuk unjuk gigi lagi. Apalagi, Ketua KPK Firli Bahuri pernah menjabat sebagai Kapolda NTB.

“Langsung saja KPK lakukan penyelidikan, tidak perlu surat menyurat. KPK kan bukan lembaga administrasi, langsung bertindak. Kalau kirim surat menyurat ya lama, bakal dicuekin lah,” ujar Uchok.

Diketahui, KPK meminta Pemerintah Provinsi NTB dibawah Gubernur Zulkiflimansyah menerbitkan SKK kepada Kejaksaan Tinggi NTB untuk mempercepat penyelesaian aset bermasalah Pemprov NTB di Gili Trawangan. Selain itu, Pemprov NTB juga harus hati-hati dalam menyelesaikan persoalan asetnya.

“Pemprov NTB harus memperhatikan jangka waktu HGU yang sangat panjang, sampai 2065. Ini harus dievaluasi, karena jangan sampai Pemprov NTB dianggap melakukan pembiaran aset. SKK harus dipercepat,” ucap Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Dwi Aprilia Linda pada Senin, 26 Oktober 2020.

KPK mengajak Pemprov NTB berkoordinasi dengan Kejati NTB dalam mempercepat penanganan aset Pemprov di Gili Trawangan. “Oleh karena itu, dalam rangka mencari jalan keluar dari permasalahan Gili Trawangan ini, kami meminta Pemprov NTB menerbitkan SKK untuk Kejati NTB,” kata Linda.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto mengaku, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati NTB sudah menyerahkan legal opinion (LO) atas persoalan lahan Pemprov NTB yang dikelola GTI.

Berdasarkan penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp 2,3 triliun.

Dikatakan Nanang, perjanjian yang dijalankan tersebut melanggar pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Dimana, syarat subjektif dan objektif perjanjian itu tidak terpenuhi. Alhasil, perjanjian itu dapat dibatalkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi. Perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak terpenuhi.

“Pendapat hukum sudah diserahkan, sekarang tergantung pemprov saja. Kalau SKK diserahkan kita siap kawal. Kalau tidak ya terserah,” ungkap Nanang.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Kaji Kemungkinan Jerat Pihak Lain di Skandal Djoko Tjandra

Read Next

Bagus Indra: Infrastruktur Penting, Pembangunan SDM Juga Tidak Kalah Penting