28 February 2021, 08:10

BPK dan KPK Intens Koordinasi Soal Pengelolaan Bansos Penanganan Covid-19

Ketua KPK Firli Bahuri

daulat.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar dan mengusut dugaan korupsi pengadaan bansos untuk penanganan Covid-19. Kedua lembaga bahkan intensif berkoordinasi terkait hal tersebut.

“Iya. Kami terus koordinasi. Sudah ada saling komunikasi,” ungkap anggota Badan Pemeriksa Keuangan Achsanul Qosasi saat dikonfirmasi, Sabtu (19/12/2020).

Achsanul merespon diplomatis saat disinggung apakah komunikasi dan koordinasi itu terkait langkah BPK yang sedang melakukan audit  pengelolaan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19. Yang jelas, kata Achsanul, hasil audit yang dilakukan pihaknya dapat dipergunakan lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Disisi lain, BPK juga berkepentingan agar kualitas bansos yang sesuai dengan ketentuan.

“Kita fokus ke masalah kualitas Bansos yang harus sesuai dengan ketentuan,” ujar mantan wakil ketua Komisi XI DPR RI itu.

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna sebelumnya menyatakan, proses penegakan hukum yang dilakukan KPK perlu didukung sebagai bagian perjuangan menghadapi pandemi virus corona. BPK mengapresiasi kerja KPK dalam membongkar kasus dugaan duap pengadaan bansos Jabodetabek untuk penanganan Covid-19 yang telah menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

“Penegakan hukum oleh KPK saya pikir sesuatu yang penting untuk kita cermati dan apresiasi bersama. Ini adalah upaya kita bersama, perjuangan kita untuk menghadapi COVID-19. Supaya Indonesia bertahan, pulih, dan bangkit. Semua yang dilakukan untuk itu mari kita dukung bersama, kita dukung proses penegakan hukumnya,” ucap Agung Firman di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Dikatakan Agung, BPK tengah mengaudit pengelolaan bantuan sosial untuk penanganan Covid-19. Hasil audit tersebut ditargetkan rampung dan akan disampaikan BPK pada Januari 2021.

“Kami lakukan audit, audit nanti disampaikan laporan hasil pemeriksaannya rencananya akan dilaksanakan pada akhir Januari 2021 atau awal Februari,” ujar Agung.

Namun, Agung belum dapat menyampaikan isi audit tersebut. Hal ini lantaran proses audit belum rampung dikerjakan BPK.

“Saya tidak mungkin sampaikan isinya karena tidak diperkenankan karena kan itu pelanggaran kode etik menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebelum LHP-nya diselesaikan,” tutur Agung.

KPK sendiri sebelumnya mastikan segera mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya sebagai tersangka. Lembaga antikorupsi memberi sinyal pengembangan tersebut dengan membuka penyelidikan baru.

Penyelidikan baru terkait bansos itu menggunakan metode penyelidikan terbuka yang berujung pada penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penerapan pasal 2 perlu dilakukan penyelidikan terbuka untuk menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara.

Hasil penyelidikan terbuka itu berbeda dengan penyelidikan tertutup. Dimana penyelidikan tertutup berujung pada Pasal 12 atau Pasal 5.

Output dari penyelidikan tertutup adalah ditemukannya penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk menggerakkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau pasal suap.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menerangkan, penerimaan suap bisa jadi hanya sarana terjadinya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Sebab itu, kata Ali, dalam proses penyidikan kasus yang menjerat Juliari P. Batubara ini, terbuka kemungkinan pihaknya melakukan penyelidikan terbuka yang ujungnya adalah penerapan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor.

“Suap kan salah satu sarananya, kemudian objeknya apa, adalah pengadaan bansos. Dalam perjalanannya sangat dimungkinkan bisa dilakukan penyelidikan terbuka. Nah penyelidikan terbuka endingnya adalah Pasal 2 atau Pasal 3 dan itu banyak yang terjadi seperti itu,” ungkap Ali saat dikonfirmasi, Minggu (6/12/2020).

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.”

Dengan demikian, ancaman hukuman mati dapat diterapkan terhadap pihak yang dijerat dengan Pasal 2 UU Tipikor dengan syarat tertentu. Pemerintah sendiri telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam.

Namun, Ali enggan merinci klaster apa saja terkait bansos yang dibidik pihaknya melalui metode penyelidikan terbuka. Ali enggan merespon saat disinggung bidikan penyelidikan terbuka itu mengarah pada pengadaan barang dan jasa terkait bansos Covid-19.

“Oleh karena itu ditunggu perkembangan terkait dengan ini,” imbuh Ali.

Wacana hukuman mati itu mencuat pasca KPK menetapkan Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19 tahun 2020.

Penetapan tersangka itu merupakan hasil gelar perkara pasca Tim Satgas KPK menangkap sejumlah pihak dalam Oprasi Tangkap Tangan (OTT).

Dalam perkaranya, Juliari bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Atas dugaan suap itu, Juliari dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Dikatakan Ali, kasus yang menjerat Juliari berawal dari OTT atau penyelidikan tertutup. Dikatakan, output dari penyelidikan tertutup adalah ditemukannya penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk menggerakkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya atau pasal suap.

“Sejak KPK berdiri penyelidikan tertutup itu produknya adalah pasal Pasal 12 pasal suap. Ini adalah penyelidikan tertutup, maka diterapkannya Pasal 12 atau Pasal 5 (untuk pemberi suap),” terang Ali.

Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri memastikan bahwa pihaknya akan mengusut dan mengembangkan kasus ini. Pun termasuk kemungkinan untuk menerapkan Pasal 2 UU Tipikor terkait pengadaan barang dan jasa bansos di Kemsos.

“Saya memahami. Kami sangat mengikuti apa yang menjadi diskusi di media terkait dengan pasal-pasal. Khususnya Pasal 2 ayat (2) UU nomor 31 1999 tentang Tipikor. Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah Pasal 2 itu bisa kita buktikan, terkait dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta.

Menurut Firli, KPK dalam pengembangan kasus ini akan mendalami terpenuhinya unsur Pasal 2, yakni setiap orang yang melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi, yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Meski demikian, kata Firli, pihaknya saat ini akan fokus mendalami tindak pidana suap yang diduga dilakukan Juliari dan empat tersangka lain.

“Itu kita dalami. Tentang proses pengadaannya. Tetapi yang perlu diingat, bahwa yang kita sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu,” ujar Firli.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Andil Perishable Logistic Indonesia di Suap Lobster Menguat, Dua Petinggi Dicegah Bepergian Luar Negeri

Read Next

Pembelajaran Tatap Muka di Pemalang Kembali Ditunda Hingga 16 Maret 2021