Belasan Pejabat Kempupera Terima Suap Proyek SPAM

Juru bicara KPK, Febri Diansyah saat menggelar jumpa pers terkait dengan penetapan tersangka terhadap Wali Kota Malang dan 18 anggota DPRD Kota Malang dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015

Daulat.co – Belasan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) diduga menerima suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kempupera. Hal itu diketahui dari pengembalian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan pengembalian tersebut. Sejauh ini sudah 16 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek-proyek SPAM di Kempupera yang mengembalikan uang terkait dengan kasus tersebut.

“16 orang PPK pada proyek-proyek SPAM di Kempupera telah mengembalikan uang ke Penyidik sejumlah Rp 4,7 miliar,” ucap Febri Diansyah, Senin (11/2/2019).

KPK diketahui telah mengidentifikasi sekitar 20 proyek air minum Kempupera yang terindikasi diwarnai praktik suap. Sebagian besar proyek tersebut dimenangkan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP).

Untuk menggarap proyek-proyek air minum tersebut, Budi Suharto selaku Dirut PT WKE; Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP diduga menyuap pejabat Kempupera.

Sayangnya, Febri enggan mengungkap identitas para pejabat penerima suap tersebut. Yang jelas, kata Febri, penyerahan uang itu memperkuat dugaan praktik suap terjadi pada banyak proyek SPAM.

“Ini yang kami sebut cukup banyak proyek-proyek air minum justru ada dugaan korupsi di sana dan proyek ini di bawah Kementerian PUPR,” ungkap Febri.

Pengembalian tersebut tak menghilangkan tindak pidana yang dilakukan. Meski demikian, KPK mengapriasiasi sikap koperatif para pejabat tersebut.

“KPK mengingatkan pada pihak lain yang telah menerima uang sebelumnya agar mengembalikan dalam proses hukum ini. Hal tersebut pasti akan dihargai secara hukum sebagai faktor yang meringankan,” ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP), Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo.

Sedangkan empat tersangka yang diduga penerima yakni, Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Diduga Anggiat, Meina, Nazar dan Donny menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Diduga lelang diatur sedemikian rupa agar PT WKE dan PT TSP dimenangkan. Terkait hal itu, PT WKE dan PT TSP diduga memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Kemudian, Fee tersebut dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

(Rangga Tranggana)