Banding, KPK Yakin Irwandi Yusuf Terima Gratifikasi dari Nindya Sejati

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers kepada awak media terkait dengan OTT KPK pada hari Rabu (23/8) yang melibatkan petinggi Kementerian Perhubungan. KPK telah menetapkan dua tersangka dalam OTT tersebut yaitu Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK dengan inisial APK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf menerima gratifikasi terkait proyek pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN. Gratifikasi dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Join Operation itu senilai Rp 32,454 miliar.

Dalam surat dakwaan Jaksa KPK, Irwandi disebut menerima gratifikasi dari Nindya Sejati bersama-sama dengan Izil Azhar. Keyakinan itu menjadi salah satu alasan kuat lembaga antikorupsi mengajukan banding atas putusan atau vonis majelias hakim pengadilan Tipikor Jakarta terhadap terdakwa Irwandi beberapa waktu lalu.

“Seperti prosedur standar yang ada, kami lakukan analisis lebih lanjut. Dari proses tersebut disimpulkan ada beberapa fakta hukum yang kami yakini terbukti namun berbeda dengan pertimbangan hakim. Sehingga KPK mengajukan banding,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menjatuhkan hukuman atau vonis 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Irwandi Yusuf. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Irwandi selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Dalam putusannya, Hakim menyatakan Irwandi terbukti menerima suap Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait program pembangunan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. Suap tersebut diberikan melalui staf dan orang kepercayaan Irwandi, yakni Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri. Selain suap, Majelis Hakim juga menyatakan Irwandi terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 8,7 miliar dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022.

Namun, majelis hakim menilai dakwaan ketiga JPU KPK tidak terbukti. Dakwaan tersebut, yakni penerimaan gratifikasi senilai Rp 32,454 miliar dari Board of Management (BOM) Nindya Sejati Joint Operation (JO) terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN.

Vonis hakim terhadap Irwandi itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Irwandi sebelumnya dituntut hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.

Meski hukuman Irwandi lebih ringan, KPK pada prinsipnya tetap menghargai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan Irwandi terbukti bersalah sesuai dakwaan kesatu dan kedua. KPK telah menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Kamis (11/4/2019) kemarin.

(Rangga Tranggana)