5 July 2020, 19:40

Bahas SNI, Kemenperin Diminta Libatkan Asosiasi Vape

daulat.co – Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) mendesak agar Kementerian Perindustrian memprioritaskan pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) rokok elektrik. APVI juga meminta Kementerian Perindustrian melibatkan asosiasi vape dalam pembahasan SNI rokok elektrik.

Demikian disampaikan Sekertaris Umum APVI Edy Suprijadi. Bukan tanpa sebab hal tersebut disampaikan Edy.

Pasalnya, Kementerian Perindustrian dinilai lebih memprioritaskan pembahasan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk tembakau yang dipanaskan (HTP).

Padahal, perkembangan pesat rokok elektrik dan sumbangsih cukai di Indonesia dalam lima tahun terakhir didominasi oleh vape. Tak ayal komitmen Kementerian Perindustrian dalam mengawal proses standardisasi produk rokok elektrik menuai pertanyaan.

“Kenapa kami tidak diikutsertakan, belum jelas,” ucap Edy kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Dikatakan Edy, APVI sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Perindustrian. Dalam surat yang dilayangkan, APVI meminta agar dilibatkan Kementerian Perindustrian dalam pembahasan SNI rokok elektrik.

“(Kami) tunggu tanggapan dari mereka; apakah mungkin karena Covid-19, pertemuannya bertahap, saya kurang jelas. Yang jelas, kami berharap penyusunan SNI ini baiknya Kemenperin mengajak kami, para asosiasi vape, yang memang pemangku kepentingan terbesar di industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HTPL),” ujar Edy.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Supriadi tak membantah pihaknya mendahulukan pembahasan SNI bagi produk HTP. Sementara pembahasan SNI vape baru direncanakan terjadi pada 2021.

“Program Nasional Penyusunan Standar Tahun 2020 untuk lingkup Komisi Teknis Tembakau fokus menyusun revisi SNI rokok putih dan produk tembakau yang dipanaskan,”  kata Supriadi.

Sebagai informasi, produk rokok elektrik memiliki banyak jenis, tetapi yang baru dipasarkan secara massal di Indonesia adalah vape, sementara produk HTP masih diedarkan dalam jumlah terbatas. Supriadi berdalih keterbatasan waktu sebagai alasan untuk mendahulukan SNI bagi produk HTP.

“Dengan pertimbangan masalah waktu, kondisi nasional dan global pandemi Covid-19, ketersediaan sumber daya, karakteristik industri, karakteristik produk, dan kondisi industri di dalam negeri, pada 2020 ini baru akan disusun RSNI produk HTP, sementara rokok elektrik direncanakan pada 2021,” kata Supriadi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

DPRD DKI Minta Anies Nonaktifkan Dirut Sarana Jaya

Read Next

Cegah Covid-19, KPUD Pemalang Tambah 627 TPS Pada Pilkada 2020