29 October 2020, 09:03

Bagai Air dan Minyak, Akar Rumput PDIP dengan Demokrat dan PKS Sulit Menyatu

daulat.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD) tak termasuk dalam jajaran partai pendukung Gibran Rakabuming (Putra Presiden Jokowi) dan Bobby Nasution (Menantu Presiden Jokowi) dalam Pilkada Serentak 2020.

Banyak yang bertanya, kenapa Demokrat dan PKS tidak masuk dalam gerbong pendukung. Usut punya usut, ternyata suara akar rumput PDI Perjuangan (PDIP) menolak koalisi dengan dua partai tersebut.

Ketua DPC Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito mengatakan, suara dari akar rumput partai maupun relawan pendukung selalu mengkritisi sikap kedua partai yang memang selalu berlawanan dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Sikap Demokrat yang anggota DPR-nya selalu menerima gaji bulanan, namun tidak pernah ikut membahas rancangan undang-undang dengan alasan Covid-19, sama saja dengan makan gaji buta dari uang rakyat,” ungkap Wanto, Minggu (19/7/2020).

Demikian halnya PKS yang secara ideologi berbeda dengan PDIP maupun dengan kalangan NU. Juga sering berbeda sikap. Maka sebaiknya tidak usah diajak kerjasama dalam pilkada maupun di dalam pileg 2024 yang akan datang

Yang terbaru adalah sikap kader PKS, Mardani Ali Sera yang secara sepihak menyebut Gibran tak pantas maju sebagai calon walikota Solo karena kurang pengalaman.

“Mardani bersikap jantan saja. Mas Gibran itu basis pendidikan sangat baik dan selama ini selalu turun ke bawah. Daripada kader-kader PKS campur tangan urusan internal PDIP, calonkan saja kader sendiri. Mana kader PKS yang telah berhasil sebagai kepala daerah? Tunjukkan itu,” ujarnya.

Adapun Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Syaiful Hidayat, menyatakan pihaknya bisa memahami apa yang disampaikan Ketua DPC Kota Tangsel tersebut.

Dijelaskannya, dalam mengusung calon kepala daerah termasuk Gibran dan Bobby, PDIP mengambil keputusan atas dasar pertimbangan ideologis. Utamanya bagaimana Pancasila dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam setiap kaderisasi, kata Djarot, Partai memang selalu mengedepankan pentingnya kesadaran. Yakni kesadaran ideologi berdasarkan Pancasila; kesadaran politik; kesadaran organisasi; kesadaran untuk menyelesaikan masalah rakyat; dan kesadaran di dalam kehidupan berbangsa yang satu bersama keanekaragaman sebagai rahmat.

“Aspirasi untuk tidak bekerja sama dengan Partai Demokrat dan PKS juga banyak saya terima. Hal tersebut juga positif. Dengan kebersamaan antara Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan, sehat bagi demokrasi,” ujar Djarot.

Diakui Djarot, yang didorong oleh PDIP adalah kerjasama politik dengan seluruh partai pengusung pemerintahan Jokowi. Sementara sikap politik PKS dan PD yang selalu tidak jauh beda, justru memberikan peta ke depan bagaimana kedua partai tersebut memang semakin beriringan dalam kerjasama politik yang berbeda dengan arah PDIP, tukas mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Djarot memberi kode bahwa kerjasama parpol dalam pilkada merupakan embrio kerjasama Pemilu 2024 yang akan datang.

“PDI Perjuangan sendiri memilih terus mengedepankan semangat gotong royong dan siap bekerja sama dengan parpol pendukung Pemerintah,” ujar Djarot.

Untuk diketahui, di pilkada 2020 di beberapa wilayah, PD dan PKS memang terancam tak memiliki calon kepala daerah. Di Solo, nama yang mencuat adalah Gibran-Teguh, dimana PKS dan PD tak ada sebagai pengusung.

Sementara untuk mengusung calon sendiri, kedua partai itu tak memiliki kursi DPRD yang cukup sesuai syarat di undang-undang. Di Medan, kedua partai sedang berusaha mengajak petahana yang juga kader PDIP Akhyar Nasution agar berani melawan Bobby Nasution.

(M Sahlan)

Read Previous

Periksa Hong Arta, KPK Dalami Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak

Read Next

Pilkada Tanpa Kerumunan, Arak-Arakan, dan Konvoi