11 April 2021, 11:58

ASN Nekad Mudik, MenPANRB Bakal Jatuhkan Sanksi Tegas

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

daulat.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas bagi Aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya yang nekat melakukan bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan usai Hari Raya Idul Fitri 1442H.

Penegakan disiplin terhadap ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi masing-masing. ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” tegas Menteri Tjahjo sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran (SE) MenPANRB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Disampaikan, ASN diharapkan tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga tidak diperkenankan memberikan izin cuti.

Akan tetapi, cuti dikecualikan bagi PNS yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Cuti turut diberikan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

Pengecualian larangan bepergian berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin yang ditandatangani setidaknya oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja. ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah harus memperoleh izin tertulis dari PPK di instansinya masing-masing.

“Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11/2011 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No 17/2020 serta PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK,” kata dia.

Ada empat hal yang perlu diperhatikan oleh para ASN yang telah memperoleh izin untuk bepergian. Pertama, peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Kedua, peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubunfan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berikut protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. PPK juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan dari SE No 8/2021 kepada Menteri PANRB paling lambat 24 Mei 2021.

SE pembatasan perjalanan sendiri merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No. S-21/MENKO/PMK/III/2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idulfitri 1442H/2021.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, para ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), 5M, dan 3T. Penerapan 5M adalah menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sementara 3T adalah testing, tracing, dan treatment. 

(M Nurrohman)

Read Previous

Siap-siap! Sidang Edhy Prabowo Dkk Bakal Ungkap Modus Suap Bank Garansi BNI

Read Next

KPK Periksa Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan Munjul Yoory C Pinontoan