11 April 2021, 10:21

Andil Rudy Hartono & PT Adonara di Korupsi Tanah Munjul, Deputi Penindakan KPK: Kami Dalami

dok KPK

daulat.co – Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto memastikan pihaknya mendalami dugaan keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam sengkarut dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019.

Lembaga antikorupsi sejauh ini sedang mendalami dan menguatkan bukti-bukti dugaan keterlibatan suami Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene itu.

Demikian diungkapkan Karyoto di kantornya, Jakarta, Selasa (6/4/2021). KPK menduga Rudy Hartono terafiliasi dengan PT Adonara Propertindo. Hal itu juga tak luput didalami lembaga antokorupsi.

“Biasanya kalau orang ini terbiasa apakah modusnya sama atau dia mata pencariannya dengan cara-cara atau modus seperti itu akan kami dalami,” ungkap Karyoto.

Sejauh ini, kata Karyoto, pemilik Rhys Auto Gallery itu masih berstatus saksi. Namun, tak menutup kemungkinan status itu ditingkatkan seiring pengembangan dan kecukupan alat bukti.

“Untuk masalah Rudy Hartono (kasus dugaan korupsi pengadaan tanah) Munjul memang yang bersangkutan saat ini masih berstatus saksi,” ucap Karyoto.

Penyidik KPK sebelumnya sudah mengagendakan dua kali pemeriksaan terhadap Rudy Hartono. Namun, yang bersangkutan mangkir dengan sejumlah dalih. Terkait hal itu, Karyoto memastikan pihaknya akan kembali memanggil Rudy Hartono.

“Kalau tidak datang akan kita panggil lagi, aturan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti itu,” tegas Karyoto.

Sebelumnya, Karyoto menyebut jika pihaknya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus ini. Salah satu tersangka adalah mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan.

Namun, Karyoto belum mau membeberkan lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan Rudy Hartono maupun Yoory C Pinontoan. Pun termasuk saat disinggung dua tersangka lainnya serta detail kasus ini.

“Yang sudah ditetapkan 3 (orang tersangka) ya, Yoory,” ujar Karyoto.

Sejumlah pihak terkait penyidikan kasus ini diketahui telah dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia itu atas permintaan KPK.

“Dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan, saat ini KPK telah mengajukan permohonan larangan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM RI terhadap beberapa pihak yang terkait dengan perkara dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019,” ucap Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021).

Pencegahan bepergian ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan. Lebih lanjut dikatakan Ali, pencegahan ke luar negeri ini untuk memudahkan proses penyidikan.

“Pencegahan keluar negeri terhadap beberapa pihak dimaksud dilakukan selama enam bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021. Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia,” tutur Ali.

Pun demikian, Ali belum mau mengungkap secara rinci identitas dan status para pihak yang dilarang bepergian ke luar negeri. Ali beralasan, Tim penyidik masih melakukan sejumlah kegiatan untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus ini.

“Pada waktunya nanti akan kami sampaikan kontruksi perkara secara  lengkap pada saat setelah penyidikan cukup dan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka telah dilakukan,” tutur Ali.

KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019, ke tahap penyidikan.

Tanah yang dibeli itu seluas 41.921 meter persegi. Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000.

KPK dikabarkan telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA. Selain itu, KPK juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka.

Terkait proses penyidikan kasus ini, penyidik KPK sudah mengagendakan pemeriksaan sejumlah pihak. Diantaranya, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Pengusaha Rudy Hartono Iskandar.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Disinggung Rudy Hartono, KPK Sebut Yoory Pinontoan Sudah Tersangka Korupsi Tanah Munjul

Read Next

Seperti Eks Sekjen MA, KPK Buka Ruang Buru Pembantu Pelarian Samin Tan