Alex Indra: Tidak Ada Urgensinya Menggulirkan Hak Angket

Suasana Sidang di Gedung DPR RI (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)
Suasana Sidang di Gedung DPR RI (Foto: Dedy Istanto/daulat.co)

daulat.co – Bendahara Fraksi PDI Perjuangan Alex Indra Lukman mengatakan jika pihaknya siap menggalang dukungan untuk menggagalkan wacana hak angket yang dilayangkan Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra.

Wacana hak angket ini mengemuka setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Komisaris Jenderal Pol M Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. M Iriawan atau akrab disapa Iwan Bule dilantik untuk mengisi kursi Gubernur Ahmad Heryawan yang masa tugasnya habis pada 13 Juni 2018 lalu.

“Kita akan melakukan komunikasi dan menjelaskan pada semua pihak, sama seperti ketika wacana hak angket terkait Perpres TKA berkembang dulu,” terang Alex Indra dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu (20/6).

Disampaikan, Fraksi PDIP akan melakukan komunikasi dengan fraksi lain melalui lobi-lobi internal guna membendung anggota fraksi yang mengusulkan hak angket. Istilah Alex bukan lobi politik, melainkan komunikasi ke fraksi lain.

“Kata yang lebih pas adalah ‘mengkomunikasikan’ pada semua Fraksi yang ada di DPR,” kata dia.

Menurutnya, beberapa pihak sengaja membangun opini bahwa penunjukan Iwan Bule melanggar aturan. Padahal keputusan pemerintah menunjuk Iwan Bule selaku Sestama Lembahas sudah tepat alias sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketua DPD PDIP Sumut itu lantas mengemukakan adanya salah tafsir mengenai posisi Iwan Bule. Dimana saat ini posisi yang benar adalah di Lemhanas, bukan sebagai anggota Polri yang bekerja di institusi Polri.

Untuk itu pula berlaku pengecualian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002. Ia lantas menyinggung pengangkatan Iwan Bule dengan pengangkatan Irjen Pol Carlo Tewu sebagai Pj Gubernur Sulbar tahun 2017.

Saat itu, Carlos Tewu adalah polisi aktif tapi mengabdi di luar institusi Polri, tepatnya sebagai Staf Ahli Menkopolhukam. Carlos Tewu saat itu juga menjadi pejabat tinggi madya. Hal ini mengacu pada Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa pejabat yang dapat diangkat sebagai Pj gubernur adalah pejabat tinggi madya.

“Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada urgensinya menggulirkan Hak Angket, bila ada hal-hal yang ingin digali lebih dalam terkait keputusan tersebut maka dapat dilaksanakan dalam rapat kerja Komisi 2 bersama dengan Mendagri,” demikian Alex Indra.

(Sumitro)