Ahmad Basarah Siap Hadapi Proses Hukum Sewajarnya

Jubir TKN Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah (tengah) bersama Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Trimedya Panjaitan (kiri), dan Koordinator Media Monang Sinaga (kanan) di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta

daulat.co – Juru Bicara TKN Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin, Ahmad Basarah menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum secara wajar atas pelaporan ke polisi oleh Partai Berkarya. Ia dilaporkan ke polisi atas pernyataan bahwa Soeharto adalah Gurunya Korupsi.

“Peristiwa dilaporkannya saya ke Polisi tersebut, saya anggap sebagai peristiwa hukum yang biasa dalam sistem negara hukum Indonesia dan tidak perlu ditanggapi secara luar biasa apalagi dibesar-besarkan. Sebagai warga negara, saya akan hadapi dan ikuti proses hukum tersebut sesuai hukum yang berlaku,” ujar Basarah di Jakarta, Selasa (12/4/2018).

Wakil Sekjen DPP PDIP ini mengaku menghormati hak hukum setiap warga negara untuk melapor ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya atas pernyataan politik yang disampaikannya dalam kapasitas sebagai Juru Bicara TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Wakil Sekjen PDIP.

Kata Basarah, apa yang disampaikannya itu sebagai tanggapan atas pernyataan Capres 02 Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa “penyakit kanker korupsi” di Indonesia sudah sangat parah dan masuk stadium 4.

Dalam kesempatan lain, lanjujt Basarah, koalisi parpol pendukung paslon Capres 02 juga mengkampanyekan keinginannya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kekuasaan di era Orde Baru dengan slogan kampanye “Masih enak jaman ku (Orde Baru) tho….”

“Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan tidak terlepas dari tanggungjawab saya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara menyampaikan informasi yang benar dan seimbang terhadap berbagai upaya yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai kekuasaan pada masa jaman Orde Baru yang telah kita koreksi bersama sesuai kesepakatan agenda reformasi 1998,” jelasnya.

Menurut Basarah, hal-hal positif yang pernah dilakukan pada masa Pemeritahan Presiden Soeharto tentu perlu dilanjutkan, tetapi hal-hal buruk dan menyakitkan bagi rakyat dan bangsa Indonesia harus ditinggalkan.

“Utamanya terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mantan Presiden Soeharto serta dampak sistemik yang ditimbulkannya hingga penyakit korupsi di Indonesia sudah mencapai “stadium 4″ pada saat ini harus kita tinggalkan dan buang jauh-jauh,” tegasnya.

Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) mengingatkan, bangsa Indonesia tidak boleh lagi mundur ke belakang, tapi seharusnya menyiapkan masa depan yang lebih baik lagi dengan prinsip kejujuran dan gotong-royong.

“Semua jasa-jasa baik para pemimpin bangsa kita terdahulu kita hormati dan lestarikan. Namun, kesalahan-kesalahan dan kekeliruannya jangan dibenar-benarkan apalagi akan dilanjutkan, agar kita dapat memetik hikmahnya dan generasi-generasi muda bangsa kita berikutnya dapat hidup lebih lebih baik lagi dan bermartabat,” jelasnya.

Pada bagian akhir, Basarah berdoa Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan perlindungan bagi segenap rakyat Indonesia dan segera mengangkat derajat bangsa Indonesia ke tangga peradaban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih tinggi lagi.

(M Sahlan)