24 September 2020, 04:16

25 Agustus, Dewas Gelar Sidang Pelanggaran Etik Ketua KPK Firli Bahuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

daulat.co – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) akan menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Sidang etik rencannya akan digelar pada 25 Agustus 2020.

Demikian disampaiakan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangannya, Rabu (19/8/2020). Dalam Sidang itu, Dewas KPK akan memeriksa Firli atas dugaan menggunakan helikopter pada saat perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

Terperiksa diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau Pasal 4 ayat (1) huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau “Kepemimpinan” pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Sidang etik ini perdana dilakukan sejak Dewan Pengawas KPK dilantik pada 20 Desember 2019. Sidang etik akan dilaksanakan di Gedung Anti-Corruption Learning Center KPK di Jalan HR. Rasuna Said Kavling C1, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Selain sidang dugaan pelanggaran etik Firli, Dewas KPK juga akan menyidangkan dua laporan dugaan pelanggaran etik lainnya atas terlapor berinisial YPH dan APZ. Recanannya, sidang dengan terperiksa YPH akan dilakukan pada 24 Agustus 2020. Sementara sidang etik dengan terperiksa APZ bakal digelar pada 26 Agustus 2020.

Inisial YPH, diduga merupakan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo. Sebelumnya, Yudi sempat dilaporkan oleh rekan kerjanya ke Dewas KPK terkait polemik pemulangan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri.

Yudi dilaporkan atas dugaan penyebaran informasi tidak benar. Terperiksa YPH diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku ‘Integritas’ pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Sementara, terperiksa APZ bakal disidangkan terkait dugaan pelanggaran etik dalam melaksanakan kegiatan tangkap tangan (OTT) di Kemendikbud yang diduga dilakukan tanpa koordinasi. Terperiksa APZ disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku ‘Sinergi’ pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

“Penegakan aturan Etik ini merupakan salah satu pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK untuk menjaga institusi dan nilai yang ada di KPK. Kami di Dewas serius untuk melakukan ini dan kami harap masyarakat juga terus mengawasi KPK dan proses yang berjalan ini,” ucap Tumpak Hatorangan Panggabean.

Pelaksanaan sidang etik ini mengacu pada Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedomen Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Pada Pasal 8 aturan tersebut diatur sidang dugaan pelanggaran etik digelar secara tertutup, sedangkan pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka. Para terperiksa juga akan diberikan kesempatan untuk didampingi dan menghadirkan bukti yang relevan di proses persidangan tersebut,” ujarnya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Lebih Ideal Tangani Skandal Joko Tjandra yang Libatkan Penegak Hukum

Read Next

Pertanggungjawaban APBN 2019 Disetujui Oleh DPR