15 September 2019

Jadi Tersangka, Bupati Bengkayang Palak Rekanan untuk Kebutuhan Pribadi

daulat.co – Bupati Bengkayang, Suyadman Gidot (SG) ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek ‎proyek di Pemkab Bengkayang tahun 2019. Suyadman sebelumnya ditangkap bersama sejumlah pihak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Selain Suryadman Gidot, lembaga antirasuah juga menjerat Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Alexius (AKS), dan lima pihak swasta bernama Rodi (RD), Yosef (YF), Nelly Margaretha (NM), Bun Si Fat (BF) dan Pandus (PS) sebagai tersangka kasus tersebut. Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup hasil gelar perkara pasca OTT di Kabupaten Bengkayang dan Pontianak, Rabu (3/9/2019).

“Adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya, terkait terkait pembagian proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Dijelaskan Basaria, Suryadman selaku Bupati awalnya meminta uang kepada Alexius dan Kepala Dinas Pendidikan Agustinus Yan (YN) atas pemberian anggaran Penunjukan Langsung tambahan APBD-Perubahan 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp 7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp 6 miliar.

Alexius dan Agustinus juga diminta untuk menghadap Suryadman di kantornya. Agustinus dan Alexius saat bertemu dimintai uang masing-masing Rp 300 juta. Rencannya uang itu akan digunakan untuk keperluan pribadi Suryadman.

Guna memenuhi permintaan itu, Alexius menghubungi beberapa rekanan untuk menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat harus memenuhi setoran di awal. Setiap satu paket pekerjaan penunjukan langsung, rekanan diminta Rp 20 hingga 25 juta, atau minimal sekitar 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yakni Rp 200 juta.

Kemudian pada Senin, 2 September 2019, Alexius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek sepakat atas fee terkait dengan paket pekerjaan penunjukan langsung. “Melalui FJ (staf honorer pada Dinas PUPR) dengan rincian sebagai berikut, Rp 120 juta dari BF, Rp 160 juta dari PS dan YF, serta RD Rp6 0 Juta dari NM,” sambung Basaria.

Tim KPK mengendus permintaan uang oleh Suryadman setelah mendapat informasi dari masyarakat. Tim KPK juga mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang kepada Suryadman.

Rencananya, penyerahan uang itu dilakukan sehari setelah transaksi antara Alexius dan lima pihak swasta lainnya. “Pada Selasa 3 September 2019 sekitar pukul 10.00 tim melihat AKS, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang dan FJ (Fitri Julihardi) Staf Dinas PUPR berada di Mess Pemkab Bengkayang,” tutur Basaria.

Suryadman kemudian datang ke Mess Pemda Bengkayang. Saat itu Tim KPK menduga terjadi transaksi antara Suryadman dan Alexius. Kemudian Tim KPK masuk ke Mess Bengkayang dan mengamankan Suryadman, Ajudan Suryadman Risen Sitompul, Alexius, Fitri dan Sekda Bengkayang Obaja. Dari sana, tim juga mengamankan sejumlah uang senilai Rp336 juta dalam bentuk pecahan seratus ribu. Tim juga mengamankan barang bukti lain berupa telepon genggam dan buku tabungan.

“Selanjutnya, tim mengamankan RD, swasta di salah satu hotel di Pontianak pukul 21.00. Pukul 22.30 tim mengamankan YN di sebuah hotel di Kabupaten Bengkayang,” lanjut Basaria.

Kemudian Tim KPK memboyong mereka yang diamankan ke kantor KPK Jakarta. Setelah diperiksa secara intensif KPK akhirnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Suryadman dan Alexius dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan lima pihak swasta Rodi (RD), Yosef (YF), Nelly Margaretha (NM), Bun Si Fat (BF) dan Pandus (PS) yang diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Rangga Tranggana

Read Next

Mantan Bos Petral jadi Tersangka Suap Perdagangan Minyak Mentah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *